Sebanyak 5 SSK (502 personel) Brimob Polda Jatim diberangkatkan dari Stasiun Pasar Turi, Selasa (24/10) malam menuju Jakarta untuk memback up aksi penolakan pengesahan Perppu Ormas di Jakarta. [trie diana/bhirawa]
Polda Jatim, Bhirawa
Sebanyak 5 SSK (Satuan Setingkat Kompi) atau 502 personel Brimob Polda Jatim diperbantukan dalam pengamanan rencana aksi penolakan pengesahan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi Undang-undang di Jakarta.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, permintaan bantuan pasukan ini merupakan perintah langsung dari Mabes Polri, dan determinasi pengiriman pasukan dalam pengamanan situasi dan kondisi rencana aksi penolakan Perppu Ormas.
“Polda Jatim memenuhi apa yang diminta Mabes Polri dalam rangka memback up satuan Mabes Polri yang dikendalikan langsung untuk kita lakukan BKO (Bawah Kendali Operasi). Sebanyak 5 SSK (502 personel), malam ini (Selasa malam) kita berangkatkan dari Stasiun Pasar Turi,” kata Kombes Pol Frans Barung Mangera, Selasa (24/10).
Perbantuan pasukan ini, lanjut Barung, dalam rangka perkembangan situasionil dalam keputusan Perppu yang sekarang masih diperdebatkan di DPR. Situasional ini akan ditentukan oleh Polda Metro Jaya. Polda Jatim dalam hal ini mengirimkan bantuan personel sebagai bentuk integrasi guna membangun harkamtibmas seluruh wilayah Indonesia.
“Nantinya personel Polda Jatim akan memback up personel Polda Metro Jaya. Tentunya akan dikendalikan langsung oleh Diroperasional Mabes Polri,” jelas Barung.
Ditanya lama BKO ini, Barung mengaku hal tersebut tergantung dari situasional yang berkembang di Jakarta. Pihaknya menegaskan tidak ada pencabutan personel, karena hal itu akan ditentukan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. “Penempatan personel Polda Jatim sesuai dengan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Begitu juga terkait berapa lama penempatan personel, nantinya akan diatur di sana,” ucapnya.
Apakah nantinya personel ini dilengkapi persenjataan komplit, mantan Kabid Humas Polda Sulsel ini menegaskan, personel BKO dari Polda Jatim tetap menggunakan peralatan keselamatan, tapi tidak dilengkapi dengan peluru tajam. Mereka hanya melakukan pengamanan kepada publik yang sifatnya humanis.
“Intinya diperlengkapi peralatan utama Polri khusus publik, dan tidak untuk situasi kejahatan. Sehingga yang diperlukan yakni senjata yang tidak menggunakan peluru tajam,” tegas Barung.
Kabarnya ribuan massa akan menggelar aksi damai tolak Perppu Ormas di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Kamis (26/10). Dengan mengibarkan ratusan berbagai macam bendera, ribuan massa aksi yang merupakan alumni 212 ini bertujuan untuk menolak pengesahan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang ormas. Sementara unjuk rasa dalam skala kecil berlangsung sejak kemarin. [bed]
