Nara sumber saat memberikan pemaparan kepada peserta pelatihan assesment penanganan kekeringan di Jatim di ruang mliwis putih Bakorwil Bojonegoro. (achmad basir/bhirawa)
Bojonegoro, Bhirawa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim mencatat terdapat 541 desa tersebar di 22 Kabupaten di Jawa Timur potensi terdampak kekeringan sebagai imbas dari musim kemarau. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi pelatihan assesment penanganan kekeringan provinsi jawa timur dan Kabupaten/Kota sewilayah Bakorwil II Bojonegoro, Selasa (23/2) di ruang mliwis putih kantor Bakorwil yang di hadiri oleh perwakilan dinas instansi pemerintah dari delapan Kabupaten/Kota. “Data itu tercatat hingga pekan terakhir atau sampai dengan 23 Agustus 2015, tercatat 541 desa potensi terdampak kekeringan,” kata Kabid Sungram BPBD Provinsi Jatim, Bambang Munarto.
Menurutnya, Kabupaten Sampang di Madura merupakan desa yang paling banyak terdampak kekeringan, kemudian diikuti Kabupaten Bangkalan di Madura dan Kabupaten Gresik. “Selain itu di Kabupaten Lamongan wilayah selatan dan Kabupaten Bojonegoro, antara lain beberapa desa diwilayah Kepohbaru, Kedungadem, Sugihwaras, potensi terdampak kekeringan,” ungkapnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, BPBD Provinsi Jawa Timur dipandang perlu untuk mengintegrasikan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten dalam hal penanganan kekeringan, agar lebih terkoordinir, efektif dan efisien. “Musim kemarau krisis air bersih, kita juga selalu bantu dorping air bersih ke setiap desa yang membutuhkan. Dan hal itu berdasarkan permintaan dari desa baru kami lakukan droping air bersih,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Agung Hariyanto yang di wakili oleh Sekretarisnya Dedy Ferdinand, menyampaikan kejadian bencana kekeringan di Jawa Timur masih sering terjadi, dan hingga saat ini kita masih belum dapat sepenuhnya mampu meniadakan resiko bencana.
“Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya pada akhir-akhir ini, maka upaya penanggulangan bencana di wilayah Jawa Timur harus dilakukan secara terkoordinasi dan terencana di jajaran lintas pemerintah dan lintas sector,” ungkap Dedy dalam sambutannya.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka pada hari ini kita melakukan Konsolidasi dengan Para Kepala BPBD Kabupaten, Dinas PU Cipta Karya Kabupaten, Dinas PU Pengairan Kabupten, Dinas Kesehatan Kabupaten, PDAM Kabupaten dan mitra kerja UNDP (United Nations Development Programme) dengan harapan untuk lebih terbangunnya kesamaan langkah dalam Penanganan Bencana Kekeringan secara Terpadu dan Komperhensif.
“Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program / kegiatan antar BPBD Kabupaten dengan lintas sektor di wilayahnya masing-masing, dan antar BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi Jawa Timur,” jelas dia.
Kemudian antar BPBD Kabupaten, BPBD Provinsi Jawa Timur dengan BNPB secara terus menerus penting untuk dilakukan secara berkesinambungan guna menyamakan gerak langkah yang terpadu dalam upaya penanggulangan bencana secara berimbang dan proporsional antara upaya penanganan secara preventif dan responsive.
“Selama ini yang kami amati dan kami rasakan upaya preventif penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan, sehingga tercipta upaya penanggulangan yang berimbang dan proporsional antara preventif dan responsive,” tukasnya.
Dalam Pelatihan Assesment Penanganan Kekeringan ini, kami sangat berharap dapat dikaji dan dibahas,berbagai kebijakan perencanaan program dalam Penanggulangan Bencana yang dapat diterapkan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten, Dinas PU Cipta Karya Kabupaten, Dinas PU Pengairan Kabupten, Dinas Kesehatan Kabupaten, PDAM Kabupaten di daerahnya masing-masing untuk mengetahui kebutuhan sarana prasaran serta anggaran yang terkait penanganan kekeringan.
Di samping itu pihaknya juga berharap adanya komitmen dari semua peserta, sehingga program yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana kekeringan. [bas]
