Kab.Probolinggo, Bhirawa
Jumlah guru yang mengajar di kawasan sulit di Kabupaten Probolinggo meningkat dari tahun lalu. Tercatat tahun ini, guru di daerah sulit tersebut mencapai 585 orang. Padahal pada tahun lalu hanya 350 orang. Dampaknya, anggaran untuk transportasi mereka pun ikut membengkak. Bahkan tahun ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 600 juta.
Sebagai bentuk penghargaan dan aprsiasi terhadap guru yang mengajar di daerah akses kawasan sulit, Pemkab Probolinggo melalui Dispendik memberikan uang tansportasi per bulan hanya Rp 100 ribu atau Rp 1,2 juta per tahun. Kebijakan ini sudah berlangsung hampir dua tahun terkahir.
Ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap guru yang mengajar di daerah sulit terjangkau, makanya kami ganti uang tranportasi mereka hanya Rp 100 ribu per bulan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Drs Tutug Edi Utomo Selasa (15/3).
Dengan jumlah nominal tersebut, hal itu bisa terbilang sedikit. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran kekuatan anggaran untuk hal tersebut hanya kisaran Rp 100 ribu per bulan. “Anggaran kami hanya bisa mencakup seperti itu, mudah-mudahan ke depan bisa dinaikkan,” terangnya.
Terkait meningkatnya guru yang mendapatkan uang kompensasi tahun ini, hal itu disebabkan karena jumlah guru yang mengajar di daerah sulit semakin meningkat. “Berarti jumlah guru yang mengajar bertambah,” ujarnya.
Dari catatan Dispendik, guru yang bisa disebut guru yang mengajar di daerah kawasan akses sulit tersebut berada di kecamatan atas seperti Kecamatan Krucil, Tiris, Sumber, Sukapura, Lumbang, Kuripan dan sebagian lainnya di Pakuniran. “Mereka kebanyakan berasal dari tingkatan SD hingga SMP,” tandasnya.
Sementara untuk guru SMA, banyak yang tidak dapat lantaran letak sekolah SMA kebanyakan berada di ibukota kecamatan masing-masing. “Makanya sampai sekarang hanya SD hingga SMP yang dapat, itu pun mereka bukan yang berdomisili di tempat yang mereka mengajar, tapi di luar tempat mereka mengajar,” ungkapnya.
Lebih lanjut Tutug mengatakan, dunia pendidikan Kabupaten Probolinggo masih punya seabrek pekerjaan rumah (PR). Salah satunya, soal kondisi kekurangan tenaga guru pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai 2.690 guru. Kondisi itu disebabkan, sejauh ini pemkab belum bisa melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk mengisi kekosongan tersebut. Sementara itu, tiap tahun tercatat ada ratusan guru yang pensiun.
Data yang dicatat Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat menyebutkan, tahun ini tercatat ada 145 guru yang pensiun. Itu, belum termasuk guru yang pensiun karena meninggal dunia. Kondisi jumlah guru PNS yang semakin krisis. Tiap tahunnya lebih dari seratus guru pensiun. Tahun ini yang pasti pensiun karena masa tugas sudah ada 145 guru, kebutuhan dan kekurangan guru terbanyak terjadi pada tingkat SD.
Hingga tahun ini, tercatat jumlah guru tingkat SD di bawah Dispendik, ada 2.447 guru. Padahal, sesuai aturan standar pendidikan, dengan jumlah lembaga pendidikan tingkat SD di Kabupaten Probolinggo sebanyak 594 sekolah, idealnya dibutuhkan sebanyak 4.040 guru PNS. “Kalau dihitung secara keseluruhan dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, kami membutuhkan total sebanyak 2.690 guru. Itu, masih belum dikurangi jumlah guru yang pensiun tiap tahunnya,” ungkap Tutug.
Saat ditanya soal pengaruh minimnya jumlah guru PNS itu, Tutug menyebut ketersediaan guru PNS sangat berpengaruh pada jalannya proses pendidikan. Meskipun, kekurangan guru PNS tersebut sejatinya dapat ditutupi dengan penerimaan guru tidak tetap (GTT). Tutug menjelaskan, tetap akan ada perbedaan kualitas proses pengajaran oleh guru PNS dengan GTT.
Sebab, guru PNS menerima gaji utuh tiap bulannya. Sedangkan GTT, hanya menerima honor insentif yang tidak seberapa. Dengan kondisi tersebut, pihaknya tidak dapat berbuat banyak. “Tapi, kami berharap pada GTT untuk memberikan pengajaran se cara maksimal, khususnya yang berada di daerah sulit,” tambahnya. [wap]