6 Kantong Darah Terindikasi HIV, Komisi E Minta PMI Selektif

Darah Terindikasi HIVDPRD Jatim, Bhirawa
Peristiwa terkontaminasinya enam kantong darah dengan virus HIV di Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten Madiun belum lama ini, disesalkan DPRD Jawa Timur. Karenanya kalau ini sampai lolos maka akan merugikan masyarakat.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, M Ekhsan meminta PMI lebih selektif dalam menerima pendonor darah. Hal itu untuk mencegah penularan penyakit melalui transfusi darah. Terlebih kalau itu penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS.
Politisi yang akrab disapa Eksan ini mengakui, PMI membutuhkan banyak stok darah untuk memenuhi kebutuhan darah dari rumah sakit yang terus meningkat. Tetapi, bukan berarti pemenuhan kebutuhan darah itu mengabaikan prinsip kehati-kehatian yang bisa berakibat fatal.
“Saya minta PMI lebih selektif dalam menerima pendonor darah. Peristiwa terkontaminasinya kantong darah dengan virus HIV di Madiun menjadi pelajaran berharga, karena itu jangan sampai terulang. Harus lebih selektif dalam menerima pendonor darah agar tidak ada korban yang menjadi korban tertular virus penyakit,” tegas anggota Fraksi NasDem-Hanura DPRD Jatim itu, Selasa (31/5).
Politisi asal Jember ini bersyukur, tercemarnya kantong darah di PMI kabupaten Madiun itu bisa terdeteksi. Kalau tidak, akan menjadi tragedi kemanusiann terhadap pasien penerima transfusi darah. Namun menurut Eksan, tingginya angka penderita HIV/AIDS di Jawa Timur bisa jadi dikarenakan tertular lewat transfusi darah.
Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Jember ini menilai Jatim sudah dalam kondisi darurat HIV/AIDS karena berada pada peringkat ke-2 tertinggi setelah Papua. Karena itu, pihaknya berharap Pemrov Jatim memfasilitasi PMI di kabupaten/kota dengan nucleic acid amplification technologies (NAT). Sebab NAT merupakan alat yang sangat membantu PMI untuk dapat mendeteksi darah yang tercemar virus. Sayangnya hanya beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang dan Bali dikarenakan alat tersebut sangatlah mahal.
”Di Jatim saja ada 38 kabupaten/kota, kalau cuma Surabaya yang punya alat itu jelas kurang. Saya kira Pemprov harus ambil terobosan untuk pengadaan alat itu. Bisa lewat APBD, APBN, dana hibah pusat atau WHO. Ini demi kepentingan rakyat Jawa Timur,” beber pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II, Jember ini.
Terpisah, Ketua Komisi E Agung Mulyono mengaku akan segera menanyakan soal tercemarnya kantong darah di PMI kabupaten Madiun kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes Jatim), Harsono. Bahkan bila perlu, pihaknya akan memanggil Kadinkes untuk mengetahui secara jelas duduk persoalan yang sebenarnya. Dengan demikian hal serupa tidak terulang di daerah lain dan di masa depan.
“Saya akan tanyakan dulu hal itu pada Dokter Harsono (Kadinkes Jatim-red). Saya kira yang terpenting sosialisasi terhadap sarana penularan virus HIV/AID harus terus disebarluaskan kepada masyarakat,” pungkas alumni Fakultas kedokteran Unair, Surabaya tersebut. [cty]

Tags: