Ketua Pengadilan Tinggi Jatim Sumarno saat pengambilan sumpah jabatan 100 anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Minggu (31/8).
DPRD Jatim, Bhirawa
Sebanyak 100 anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 yang terpilih dalam Pileg 9 April lalu dilantik, Minggu (31/8). Pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Jatim dengan agenda pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Jatim masa jabatan 2014-2019 di Gedung DPRD Jatim.
Dari jumlah itu, sebanyak 67 merupakan wajah baru dan sisanya atau sebanyak 33 orang adalah wajah lama. Mereka yang tergolong wajah baru itu saat memasuki gedung wakil rakyat Jatim, tentu tidak setenang politisi lama. Tidak sedikit yang tidak bisa menyembunyikan sikap malu-malu alias tidak terbiasa dan canggung ketika memasuki gedung DPRD.
Pelantikan dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Jatim Sumarno berdasar Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri. Acara pelantikan dihadiri lengkap oleh seluruh anggota DPRD Jatim terpilih. Ikut datang dan menyaksikan, sejumlah mantan Anggota DPRD Jatim lama yang tak terpilih. Juga dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Sekdaprov Jatim, Kepala Dinas SKPD Pemprov Jatim, serta Kapolda Jatim.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum meminta kepada seluruh anggota dewan yang baru agar ke depan menjalankan fungsi legislasinya dengan baik, juga menjaga komunikasi dengan pihak Pemprov Jatim.
“DPRD jangan membuat Perda yang menambah permasalahan. Jangan hanya membuat saja, lalu public hearing-nya lemah. Lalu soal anggaran perlu dipastikan apakah yang dilakukan gubernur cocok dengan visi misinya atau tidak. Dan jangan malah membuat RAPBD tandingan,” katanya usai rapat paripurna istimewa.
Dalam acara tersebut, juga dilakukan penyerahan kepemimpinan dari pemimpin lama kepada pemimpin sementara. Pihak Sekretariat DPRD Jatim menunjuk Abdul Halim Iskandar sebagai Ketua sementara DPRD Jatim dan Kusnadi sebagai Wakil Ketua sementara DPRD Jatim.
Korek Kuping
Bersamaan dengan pelantikan 100 anggota dewan baru, di luar gedung mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jatim menggelar demo. Selain mendesak anggota baru DPRD Jatim untuk menandatangani kontrak politik, mereka juga memberi hadiah khusus di momen pelantikan berupa korek kuping berukuran besar.
Korek kuping yang diberikan itu sebagai simbol peringatan kepada anggota baru DPRD Jatim agar lebih mendengarkan aspirasi rakyat atau konstituennya dalam membangun Jatim. “Mereka dipilih oleh rakyat, dan harus mendengarkan aspirasi rakyat,” kata Korlap aksi dari KAMMI Jatim, Noval Firdaus.
Dalam orasi itu, Noval meminta anggota DPRD Jatim yang baru tidak memanfaatkan jabatannya lima tahun ke depan untuk bersenang-senang apalagi melakukan korupsi. “Kepentingan rakyat lebih utama, jangan hanya memikirkan kepentingan partai dan perutnya sendiri,” ujar dia.
Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jatim juga menuntut dan meminta kepada 100 anggota DPRD Jatim terpilih agar berkomitmen dalam penegakan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Koordinator Lapangan (Korlap) PMII, M Hasan Basyuni dalam orasinya mengatakan agar anggota dewan terpilih lebih pro rakyat, khususnya kepada para nelayan, petani, dan kaum buruh. “PMII Jatim sebagai perwakilan rakyat, mendorong agar anggota dewan yang terpilih lebih pro terhadap rakyat dalam setiap kebijakan yang diambilnya,” terangnya.
Selain itu, pihaknya mendesak agar anggota dewan bersih dari KKN. Ini karena di Jatim masih banyak penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Bahkan ada anggota dewan yang tersangkut korupsi.
Dalam aksi tersebut, massa aksi sempat hampir bentrok dengan polisi. Massa emosi karena tidak ada satupun anggota baru DPRD Jatim yang menemui mereka untuk menggelar kontrak politik. Massa dan polisi sempat terlibat adu dorong di salah satu sisi pintu gerbang gedung DPRD Jatim.
Emosi massa akhirnya reda setelah ada dua perwakilan anggota DPRD Jatim yang turun menemui massa aksi. Yakni Badrut Taman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Freddy Purnomo dari Partai Golkar, keduanya menemui para pengunjuk rasa. Selain itu bersedia menandatangani kontrak politik.
Aksi mereka dihadang ratusan polisi dari satuan Sabhara Polrestabes Surabaya dengan pakaian lengkap, dan dalam posisi siap menghadang di balik pintu gerbang Kantor DPRD Jatim. [cty,bed]
