73 Titik Tanggul Lapindo Sidoarjo Jebol

Sidoarjo, Bhirawa
Tanggul penahan Lumpur Lapindo di titik 73 kembali jebol Minggu pukul 08.14 (30/11) kemarin.Akibatnya lumpur di kolam penampungan meluber serta mengancam keselamatan warga dan rumahnya. Tanggul yang jebol pada Minggu pagi itu akibat meluapnya lumpur di kolam penampungan.
”Tanggulnya tak kuat menahan luapan lumpur yang ada di kolam penampungan akibat hujan di lokasi itu,” katanya Humas BPLS, Dwinanto.
Namun  meski mengalami jebol debit air bercampur lumpur yang kini keluar dari kolam penampungan sudah mulai susut. Material lumpur bercampur air sudah mulai susut dan yang ada di dalam kolam penampungan masih lumpur yang sudah mengeras, meskipun mengalami jebol, namun pihaknya tidak bisa melakukan perbaikan di lokasi itu, karena aksesnya cukup susah serta kondisi lumpur yang meluap.
”Salah satu cara untuk mengatasi tanggul jebol itu adalah dengan melakukan pembangunan tanggul baru, sehingga kalaupun ada tanggul jebol maka luberan lumpur yang ada di dalamnya akan mengarah ke tanggul baru itu,” katanya.
Kondisi tanggul di lokasi itu memang cukup mengkhawatirkan menyusul kondisi luberan lumpur, yang terus mengarah ke utara dari semburan utama lumpur. Jika tanggul baru tak segera dibuat, maka bukan tak mungkin akan mengancam wilayah yang ada di utara semburan lumpur yaitu pemukiman penduduk.
Dwinanto berharap, realisasi pembangunan lumpur itu bisa segera direalisasikan supaya warga menjadi aman dari ancaman tanggul jebol, yang mungkin sewaktu-waktu bisa terjadi menyusul masuknya musim hujan seperti sekarang ini
Penanggulan di titik 73 mengalami dilema sebab pemilik lahan di wilayah Peta Area Terdampak (PAT) belum diselesaikan pembayarannya. Warga ngotot BPLS tak melakukan kegiatan di atas lahan yang belum dibayar. Di sisi lain BPLS membutuhkan titik 73 untuk menyelamatkan pemukiman di utara Lapindo dari ancaman luberan lumpur.
Warga juga kecewa setelah janji yang pernah diterima bahwa lahan akan dibayar ternyata mbleset. Ternyata APBN tidak pernah menganggarkan ganti rugi lahan di PAT, APBN hanya mengucurkan anggaran Rp200 miliar untuk beaya penanggulan. Sedangkan dana ganti rugi warga sektar Rp1,4 triliun yang hingga kini belum direalisasi menjadi warga makin kesal yang memunculkan insiden warga dengan aparat, saat BPLS mencoba melakukan kegiatan di lokasi PAT. [hds]