Dindik Jatim, Bhirawa
Program satu desa, satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang digalakkan Pemprov Jatim tampaknya harus dievaluasi kembali. Khususnya dari sisi kualitas. Sebab, tingginya jumlah PAUD atau Satuan PAUD Sejenis (SPS) tidak diiringi dengan akreditasi yang sebanding. Bahkan sekitar 80 persen PAUD di Jatim hingga saat ini belum melakukan akreditasi.
Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Jatim Abdun Nasor mengakui rendahnya angka akreditasi tersebut. Hanya 20 persen yang sudah terakreditasi dari total 36.986 lembaga PAUD di Jatim. Lembaga untuk anak usia nol hingga enam tahun sendiri terbagi pada berbagai lembaga. Di antaranya TK/RA/BA sebanyak 18.217 lembaga, Tempat Penitipan Anak (TPA) 751 lembaga, Kelompok Bermain (KB) 12.935 lembaga dan SPS 5.083 lembaga. “Ini akan berdampak pada pengajuan program bantuan baik dari dana dekonsentrasi maupun dana APBD,” kata Nasor saat ditemui di kantor Dindik Jatim Jl Gentengkali 33 Surabaya, Senin (25/8).
Terlebih saat ini pemerintah pusat tengah merancang pedoman untuk standardisasi layanan minimal PAUD. Dengan adanya pedoman ini, PAUD diharapkan dapat memenuhi standar layanannya.
Beberapa layanan yang akan distandarkan itu antara lain, tenaga pendidik minimal S1 atau D3. Selain itu, ketersediaan Alat Permainan Edukatif (APE) luar dan dalam. Untuk jenjang TK/RA/BA, sudah semestinya memiliki APE luar seperti ayunan, dan lain sebagainya. “Meski ada ketentuan harus S1 atau D3, bunda PAUD yang saat ini mendidik tetap bisa mengajar. Tidak ada sanksinya. Sebab, di pelosok daerah bunda PAUD ini berangkat dari kesadaran. Bahkan tidak dibayar,” kata dia.
Apalagi saat ini diakuinya banyak lulusan sarjana PAUD yang tidak mau mengajar PAUD. Lebih lanjut Nasor menjelaskan, hal lain yang akan distandarkan ialah terkait standar pembiayaan. Dalam hal ini, lembaga PAUD didorong dapat mandiri. Artinya lembaga tersebut tidak bergantung pada dana hibah maupun block grant dari APBD.
Meski jumlah lembaga yang belum terakreditasi cukup besar, Nasor mengaku pelaksanaan PAUD di Jatim sudah sangat baik. Sebab, selain layanan yang mulai merata hingga ke pelosok daerah. Jatim juga telah melaksanakan PAUD holistik integratif. Dalam program ini, Nasor menyebutkan PAUD tidak hanya melayani pendidikan anak saja, melainkan juga kesehatannya. Selain itu, orangtua juga dibekali dengan keterampilan.
Perkembangan ini juga tampak dari jumlah peserta didik PAUD. Pada 2013 lalu, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Jatim telah mencapai 55,2 persen. Artinya, sebanyak 1.222.903 anak usia nol sampai enam tahun telah mendapat layanan PAUD. “Dari jumlah ini, berarti masih ada 45,8 persen atau sekitar satu juta anak usia nol sampai enam tahun yang belum tersentuh layanan PAUD,” tutur Nasor. Jumlah 45,8 persen ini, lanjut Nasor, dipastikan dapat berkurang. Sebab, layanan PAUD di bawah Kementerian Agama belum tercakup dalam APK PAUD ini. [tam]
PAUD di Jatim
Total : 36.986 lembaga
Rincian : TK/RA/BA sebanyak 18.217 lembaga
Tempat Penitipan Anak (TPA) 751 lembaga
Kelompok Bermain (KB) 12.935 lembaga
SPS sebanyak 5.083 lembaga
Status terakreditasi : 20% dari total lembaga
Sumber : Dinas Pendidikan Jatim.
