90 Persen Puskesmas di Jatim Kekurangan Dokter

Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim agar penempatan dokter merata di 38 kabupaten/kota di Jatim. Sebab hampir seluruh puskesmas di Jatim kekurangan dokter.
Permintaan khusus itu disampaikan Pakde Karwo, panggilan karib Gubernur Jatim di hadapan peserta Seminar Kerumah Sakitan Nasional ke-X di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (7/5). Menurut dia, penempatan dokter saat ini masih terkonsentrasi di lima kabupaten/kota. Yakni, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang.
“Hampir seluruh puskesmas atau sekitar 90 persen puskesmas di Jatim belum ada dokternya, meski dokter umum. Padahal di Surabaya, dokter spesialis menumpuk mencapai 73 persen. Bagaimana dengan daerah lain, pasti tidak kebagian dokter spesialis. Padahal pemberian pelayanan kesehatan masyarakat harus merata, tidak boleh hanya tersentral di ibukota provinsi,” tegasnya.
Agar penyebaran dokter ini merata, mantan Sekdaprov Jatim ini meminta ada skema baru dalam penataan dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap), seperti harus ada satu dokter umum di puskesmas. Jika langkah ini dilakukan, puskemas di Jatim akan ada dokter umum walaupun puskesmas di pelosok daerah.
Di Jatim sekarang ada 960 puskesmas, 113 klinik utama dan 355 rumah sakit. Dari 355 rumah sakit itu, yang telah terakreditasi sebanyak 235 rumah sakit. Sehingga tinggal 31 persen yang belum mendapatkan akreditasi dari Kementerian Kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo juga mengatakan pada APBD 2014, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran kesehatan yang cukup besar, mencapai 13 persen. Alokasi sebesar itu digunakan untuk memberikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), meningkatkan 5.757 Polindes (Pondok Bersalin Desa) menjadi Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa).
Dari jumlah 5.757 Polindes itu baru terealisasi 3.338 Ponkesdes dengan tenaga kesehatannya, ditambah satu bidan dan dua orang perawat. “Pokoknya, dari sekitar 38 juta warga Jatim, semuanya diberi jaminan kesehatan,” jelasnya.
Untuk menjaga agar kesehatan masyarakat Jatim mulai dari balita sampai dengan ibu hamil dan manula, Pemprov Jatim melalui Tim Penggerak PKK mendirikan Taman Posyandu Holistik. Saat ini di Jatim telah berdiri 12 ribu Taman Posyandu Holistik yang tersebar di seluruh Jatim.
Mengapa diberi nama Taman Posyandu ? Pakde Karwo menjelaskan karena di dalamnya tidak hanya pelayanan kesehatan saja tetapi juga pelayanan pendidikan khususnya PAUD, dan pelayanan untuk hamil dan menyusui serta kesehatan kaum manula.
Ketua Umum Persi (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Dr dr Sutoto MKes mengatakan, semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, utamanya dari pemerintah dan pihak rumah sakit. Implementasi pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu itu sudah pas dan sesuai dengan isi undang-undang dasar.
Menurutnya, sebanyak 150 juta orang di seluruh dunia yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan gratis. Tetapi juga ada sekitar 100 juta orang menjadi miskin karena sakit. Pada 2010 lalu, sebanyak 79 negara dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan pembiayaan dari APBD negara-negara tersebut sebesar 10 persen.
“Di Indonesia baru sedikit anggarannya yakni di atas dua persen dari anggaran APBN. Padahal, seharusnya anggaran kesehatan yang diambilkan dari APBN itu minimal 15 persen, atau paling tidak Rp 19 triliun  jika ingin masyarakat Indonesia bisa tercover semua dalam layanan kesehatan,” tegasnya. [iib]