Gempa-Saat-melakukan-audiensi-dengan-anggota-dewan-DPRD-Bangkalan.
Bangkalan, Bhirawa
Gerakan Pemuda Madura (Gempa) mengamati adanya disharmonisasi antara legislatif dan eksekutif. Hal ini terungkap saat hearing antara aktivis Gempa dengan seluruh wakil Komisi DPRD Bangkalan di Ruang rapat Komisi A DPRD Bangkalan, Kamis (10/9). “Sebaiknya DPRD Bangkalan menjalankan funginya secara normatif dan prosedural,” amat Adi Putro, juru bicara Gempa.
Menurut Adi, DPRD lebih sering menggunakan media untuk menjalankan fungsi pengawasannya daripada memanfaatkan forum hearing sebagai bagian dari mekanisme organisasinya. “Naifnya, eksekutif-pun menjawab kritikan DPRD Bangkalan di media massa juga,” lanjutnya.
Tak pelak, menurut Adi, hal ini menyebabkan kebingungan opini di masyarakat. “Isu yang berkembang di opini publik adalah adanya disharmoni antara DPRD dan Eksekutif Kabupaten Bangkalan,” ujar Adi Putro. “Kami berharap kedepan DPRD lebih mengutamakan kepentingan pembentukan opini publik dan menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan sebelum melakukan kritik,” kritiknya.
Mahmudi, SE, Sekretaris Komisi A yang memimpin jalannya sidang membantah adanya disharmoni antara DPRD dan Eksekutif Bangkalan. “Kalau kita mengkritik Bupati atau eksekutif kemudian dianggap salah, maka saya juga heran. Padahal hanya menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu tugas kita di DPRD,” ketusnya.
Senada, Muhlis Assyuryani dari Komisi B DPRD Bangkalan mengungkapkan bahwa isu disharmonisasi DPRD dan Eksekutif tidak ada. “Justru yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman ini adalah parameter disharmonisasi yang dimaksud teman-teman ini?” tanyanya.
Karena, menurut Muhlis, hubungan kami (DPRD) dan eksekutif sejauh ini baik-baik saja. “Justru yang harus dibanggakan adalah Dewan sekarang sudah mulai berani mengkritik eksekutif. Artinya fungsi legislatif sudah mulai jalan,” ujar Muhlis.
Selanjutnya, Gempa juga mengkritik kinerja Dewan yang dianggapnya mandul. “Berapa Perda yang dihasilkan selama ini ? Trus, Perda inisiatif yang bisa menjadi otoritas dari Dewan juga mana ?” tanya Adi Putro, juru bicara Gempa. Kinerja Dewan sebenarnya sangat ditunggu oleh masyarakat Bangkalan daripada perang opini di media massa.
“Apresiasi juga kami berikan kepada para anggota Dewan yang sudah mulai berani mengkritik kinerja eksekutif,” pujinya. Apalagi, menurutnya, sekarang ini banyak aktivis dadakan yang mengaku aktivis dan kerap melakukan kritikannya dengan mengi-atas-namakan kepentingan rakyat. “Namun saya khawatir bahwa rakyat akan menjadi bingung dengan opini yang berkembang dan justru tidak menciptakan kondusifitas pembangunan di Kabupaten Bangkalan,” sesal Adi Putra.
Menanggapi ini Nur Hasan, anggota Komisi C DPRD Bangkalan, membantah. “Tahun ini saja kami sudah menghasilkan satu perda inisiatif tentang Desa. Perda ini kemudian dijadikan dasar hukum pelaksanaan Pilkades serentak yang sudah sukses dilaksanakan bulan Juli kemarin,” jelas Nur Hasan. “Belum lagi Perda pendidikan Agama yang sedang digodok tahun ini bakal menjadi titik tolak kurikulum pendidikan Agama di Kabupaten Bangkalan,” lanjutnya. [mb8]
