Administrasi Keuangan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo Kacau

Aktivitas kerja pegawai di Diskominfo Sidoarjo, tetap berjalan. Meski belum punya pimpinan definitif.
[alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Sejumlah masalah mulai dirasakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo, sejak kepala dinasnya, Dr Sanadjitu Sangaji, ditangkap KPK dalam terciduk OTT (operasi tangkap tangan) bersama Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah beberapa waktu lalu.
Belum adanya penujukan Plt (pelaksana tugas) kepala OPD tersebut membuat tidak bisa mencairkannya anggaran yang ada. Sekretaris Dinas Kominfo Kab Sidoarjo, Drs Setyo Winarno, mengakui akhirnya untuk mencukupi sejumlah kebutuhan kantor, sehingga terpaksa harus ngebon lebih dulu.
“Misalnya untuk keperluan kertas kantor maupun keperluan makanan dan minuman (mamin) untuk menjamu tamu dinas yang datang kita ngebon dulu,” kata Winarno, dikonfirmasi, Kamis (23/1).
Bahkan, lanjut Winarno, pihak PLN Cabang Sidoarjo, sudah melayangkan surat permohonan pembayaran satu bulan lagi atau sampai 20 Pebruari 2020. Dengan alasan kondisional. Surat tagihan dari PLN Sidoarjo tersebut, kata Winarno, dilayangkan karena OPD-nya telat membayar pada jatuh tempo bayar paling tanggal 20 Januari 2020 kemarin.
Kalau listrik sampai diputus, menurut dirinya maka otomatis server internet di Dinas Kominfo mati. Padahal server itu menghidupkan internet di 60 OPD di Kab Sidoarjo. Salah satunya dipakai untuk menghidupkan aplikasi SKP (sistem kerja pegawai). Yakni suatu aplikasi pegawai di Pemkab Sidoarjo, yang mengharuskan tiap hari ASN mengisi pekerjaan apa yang sudah ia kerjakan.
“Kalau listrik sampai diputus, seluruh ASN Sidoarjo tidak bisa mengisi SKP. Padahal dari mengisi SKP akan bisa tahu besar kecilnya TPP atau tambahan penghasilan pegawai,” katanya.
Saat ini juga pegawai di Dinas Kominfo Sidoarjo, juga masih belum bisa melakukan pembayaran lain, seperti tagihan telpon dan air. Karena pegawai tidak bisa mengajukan anggaran. “Informasinya di Dinas PUBM dan SDA, telponnya sudah diputus Telkom, karena belum membayar,” katanya.
Yang juga tidak bisa dipungkiri, lanjut Winarno, apabila sampai akhir Bulan Januari ini belum juga ada Plt pada Dinas Kominfo Sidoarjo, maka para pegawai tidak bisa menerima gaji Bulan Pebruari 2020 nanti.
Karena prosedurnya, harus ada pejabat yang berhak untuk menandatangani surat perintah membayar (SPM) gaji, yang nantinya akan dikirimkan ke Kasda Bendahara Umum Daerah (BUD) BPKAD Kab Sidoarjo. Dari catatannya, di Dinas Kominfo Kab Sidoarjo ada 68 pegawai. Rinciannya, 51 ASN dan 17 non ASN.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kab Sidoarjo, Jaka Sama’aji SE MM, membenarkan harus ada pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam SPM gaji yang diajukan kepada Kasda.
Dirinya sempat mendengar kalau pihak BKD Kab Sidoarjo sudah melakukan pengusulan Plt pada sejumlah OPD yang juga sedang bermasalah. Misalnya, pada Dinas PUBM dan SDA yang Kepala Dinasnya juga kena OTT KPK serta Camat Porong yang kena OTT Polresta Sidoarjo. “Tapi saya tidak tahu sudah sampai dimana suratnya,” kata Jaka.
Sementara Kepala BKD Kab Sidoarjo, Ridho Prasetyo, yang dikonfirmasi membenarkan usulan nama pejabat untuk dijadikan Plt, terhadap OPD yang pimpinannya sedang bermasalah tersebut, sudah dikirimkan kepada Sekdakab, Achmad Zaini. “Semoga bisa segera ditetapkan, sehingga pengajuan anggaran di OPD lancar dan tidak ada masalah lagi,” katanya. [kus]

Tags: