Surabaya, Bhirawa
Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) sampai saat ini masih belum memiliki izin lembaga konservasi (LK). Padahal semua persyaratan yang diminta Kementrian Kehutanan (Kemenhut) sudah tepenuhi.
Lantaran tak kunjung mengantongi izin Lembaga Konvervasi (LK), sejumlah rencana dan program strategis Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) untuk memperbaiki dan mengembangkan Kebun Binatang Surabaya (KBS) menjadi terhambat. Sejumlah rencana yang terhambat di antaranya, perbaikan kandang, penambahan, dan pertukaran satwa.
Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Fuad Hassan mengatakan, kita selalu ikuti keinginan Kemenhut, adapun syratnya antara lainnya adalah studi lingkungan hidup dan progress. Ada sekitar 30 kandang yang hendak diperbaiki. Perbaikan kandang ini diharapkan bisa membuat satwa bisa lebih nyaman dan sejahtera. Namun karena tidak adanya izin LK, perbaikan tidak bisa dilakukan.
” Semua persyaratan sudah kita penuhi semua. Sudah tidak ada masalah lagi, ini masih preses,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (9/7).
Ditanya turunnya izin LK, Fuad mengatakan, kalau ada izin LK akan memberi kewenangan pwenuh pada PDTS untuk melakukan perbaikan dan pengembangan KBS, termasuk memperbaiki kandang satwa. Kami juga menyurati Menteri Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin). Harapannya, kementrian ini bisa mendesak pada Kemenhut agar segera menerbitkan LK KBS.
” Insyaallah izin LK turun pada minggu ketiga bulan ini, mudah-mudahan. Kami juga menyurati Menko Ekuin,” tambahnya.
Saat ini, jumlah spesies di kebun binatang di Jalan Setail itu 197 spesies dengan jumlah satwa sekitar 3.400-an ekor. Namun, lantaran hanya memegang Izin Prinsip dari Kemenhut, PDTS KBS tak punya kewenangan untuk menambah koleksi satwa.
Sebenarnya KBS pernah memiliki satwa dengan jumlah sekitar 220 spesies. Sementara itu, untuk jumlah pengunjung, dalam sehari, untuk weekday (hari kerja) jumlah pengunjung sekitar 200 hingga 800 pengunjung. Sedangkan pada hari libur (weekday) bisa mencapai 7.000 hingga 15.000 pengunjung. Untuk tiket sekitar Rp15.000. “Kami targetkan, tanggal 25 Juli mendatang izin LK sudah turun. Jika masih belum turun juga, akan akan berkirim surat ke Kemenhut dan mendesak agar LK segera dikeluarkan,” terangnya. [geh]
Keterangan Foto : Salah satu petugas saat meremajakan kandang Gajah, Rabu (9/7).
