Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo, Hery Suhartono SH, mengharapkan para OPD di Sidoarjo agar memanfaatkan program TP4D untuk menghindari penyimpangan program pembangunan OPD. [alikus/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo akan melakukan evaluasi pada OPD-OPD di Pemkab Sidoarjo, yang dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa sampai proses pembangunan proyek OPD, yang telah memanfaatkan Program TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah).
Kepala Bagian Hukum Kab Sidoarjo, Hery Suhartono SH mengatakan, evaluasi untuk mengukur sejauh mana OPD di Sidoarjo dalam merespon program positif yang tujuannya untuk mendampingi OPD, agar tak terjadi penyimpangan bahkan sampai korupsi atas jalannya proyek pembangunan di OPD nya.
”Program ini positif, gratis, yang difasilitasi oleh Kejari Sidoarjo, agar program pembangunan di OPD tidak sampai terjadi penyimpangan, kalau tidak direspon, kan sayang,” kata Hery, Rabu ( 23/5) kemarin.
Nantinya Bagian Hukum Sidoarjo, kata Hery, akan minta tembusan dari Kejari Sidoarjo, OPD-OPD mana yang telah merespon dan memanfaatkan program TP4D itu. Pendampingan hukum pada OPD itu apabila mereka ragu-ragu, khawatir salah secara hukum dalam melaksanakan proyek program kerjanya. OPD di Kab Sidoarjo, bisa mengajukan pendampingan pada Tim TP4D ini untuk pelaksanaan proyek program kerjanya, mulai awal sampai selesai, berapapun nilai rupiah program kerjanya.
”Kalau tidak khawatir salah dalam melaksanakan Proyek OPD, semoga juga bisa meningkatkan dan mengoptimalkan serapan anggaran OPD untuk melaksanakan program kerjanya,” kata Hery.
Masalah rendahnya serapan anggaran, kata Hery, tak hanya di daerah lain di Indonesia saja, tapi juga terjadi di Kab Sidoarjo. Penyebab rendahnya penyerapan anggaran di OPD, menurut Hery, salah satunya disebabkan karena merasa was-was terhadap program kerjanya salah. Sehingga khawatir nanti akan berhadapan dengan masalah hukum.
Hery juga menegaskan, di Kab Sidoarjo sendiri sudah dilakukan evaluasi terhadap OPD yang masalah penyerapan anggarannya tidak maksimal. Mereka yang bagus diberi tanda bendera hijau, untuk yang sedang diberi tanda bendera kuning dan untuk yang kurang diberi tanda bendera hitam.
Saat dilakukannya Sosialisasi TP4D beberapa waktu lalu, yang diundang khusus adalah pada para Sekretaris OPD, sebab mereka termasuk PPKOM di OPD nya masing-masing. Sehingga dianggap sangat penting. Dalam kesempatan itu adalah sejumlah OPD yang menyampaikan testimoni akan program TP4D. Diantaranya dari RSUD, Disperindag dan BPR Delta Artha Sidoarjo. [kus]
