Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Dirut Bank Jatim yang baru Soeroso dan Dirut Bank UMKM yang baru Subawi serta musisi Ahmad Dhani setelah acara pelantikan di Gedung Negara Grahadi, Selasa (9/6).
Pemprov, Bhirawa
Ada pemandangan tak biasa saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direksi Bank Jatim dan Bank UMKM. Pemandangan itu adalah hadirnya musisi top Tanah Air Ahmad Dhani, yang akhir-akhir ini disebut bakal running dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya.
Munculnya Ahmad Dhani di Gedung Negara Grahadi Surabaya dalam pelantikan tersebut, Selasa (9/6), tentu saja mengundang perhatian. Banyak tamu undangan, pegawai Bank Jatim dan Bank UMKM hingga PNS yang bertugas di Grahadi antri meminta foto padanya.
Saat ditanya kenapa hadir dalam pelantikan itu, Ahmad Dhani mengatakan, dirinya diajak Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial, yang turut hadir dalam pelantikan tersebut. “Selain itu saya juga kangen dengan Pakde Karwo (sapaan lekat Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, red),” ungkapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo meminta Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dua bank ini mempunyai kewajiban yaitu membantu pembangunan di daerah. Tidak hanya mencari margin atau keuntungan yang besar, tetapi kesejahteraan masyarakat menjadi sasaran dalam program kedua bank ini.
“Kinerja kedua bank pembangunan daerah ini bagus. Namun bank pembangunan daerah ini harus kembali ke khittahnya. Perlu diperhatikan sejauh mana bisa berkontribusi pada pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bukan margin yang besar dicari, tetapi kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasarannya,” ujarnya.
Ia mengatakan, Bank UMKM tugasnya jelas membantu masyarakat yang feasible tetapi tidak bankable. Mereka membantu memberikan akses modal dan lending credit dengan suku bunga murah kepada masyarakat kelompok bawah, sehingga bisa memberikan multiplier effect ekonomi yang baik.
“Membantu masyarakat bawah merupakan kewajiban pemegang saham yang harus dibawa kepada pembangunan daerah. Jika ini dilakukan maka keadilan dan efisiensi bisa terjadi,” jelas Pakde Karwo.
Sedangkan Bank Jatim diminta Pakde Karwo untuk mengumpulkan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk rapat dan berkonsultasi kepada OJK dan Bank Indonesia, kemudian membuat surat kepada presiden.
Sebagai contoh, saran yang diberikan melalui surat tersebut, agar pemerintah pusat bisa mengucurkan dana melalui APBN sebanyak Rp 1 triliun kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing provinsi. Tujuannya agar BPD bisa memberikan lending credit sebanyak 6-7,5 persen setahun kepada masyarakat kecil. Pakde Karwo juga berpesan kepada Jamkrida untuk tidak banyak menginsurance corporate, tetapi insurance tersebut harus untuk UMKM. Sebab, Jamkrida dibuat untuk membantu kredit kecil.
Pada kesempatan yang sama, Dirut Bank Jatim R Soeroso mengatakan, pihaknya akan melakukan holding company dengan Bank UMKM Jatim dan Bank Jatim Syariah, Jamkrida. Ini merupakan kekuatan financial di regional Jatim, potensi yang harus digarap bersama demi kesejahteraan masyarakat Jatim.
Pakde Karwo melantik R Soeroso MM sebagai Direktur Utama PT Bank Jatim, Su’udi (Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi PT Bank Jatim), Eko Antono (Direktur Kepatuhan PT Bank Jatim), Rudie Hardiono (Direktur Operasional PT Bank Jatim), Ir Tony Sudjiaryanto MM (Direktur Agro Bisnis dan Usaha Syariah PT Bank Jatim).
Selain itu, Pakde Karwo juga melantik Subawi SE, MM sebagai Direktur Utama PT BPR UMKM Jatim, Drajat Sunaryadi (Direktur Umum PT BPR UMKM Jatim), Purnomo Hadi W (Direktur Operasional PT BPR UMKM Jatim) Bambang Rushadi SE, MM (Direktur Pemasaran PT BPR UMKM Jatim), dan Sugeng Hariyanto (Direktur Kepatuhan PT BPR UMKM Jatim). Seusai dilantik, Dirut dan Direksi PT Bank Jatim dan PT BPR UMKM Jatim menandatangani Pakta Integritas dan Loyalitas di hadapan Gubernur Jatim. [iib]
