Ajak Pemkab Madiun Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menerima kunjungan Tim Deputi Bidang Perlindungan Kemennakermengunjungi Pemkab Madiun mengajak bekerja sama dalam bentuk pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan pengangguran di Indonesia khususnya di Kabupaten Madiun. [sudarno/bhirawa]

(Deputi Bidang Perlindungan Kemennaker)
Kabupaten Madiun, Bhirawa
Untuk memberikan pelindungan dini dan pelindungan diri kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Deputi Bidang Perlindungan Dr. Anjar Prihantoro BW, SE, MA bersama Tim mengunjungi Pemerintah Kabupaten Madiun mengajak bekerja sama dalam bentuk pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan pengangguran di Indonesia khususnya di Kabupaten Madiun.
Deputi Pelindungan ditemui secara langsung oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Staf Ahli, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Perdagangan dan Industri di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kamis )23/1)
Mengingat jumlah masyarakat Kabupaten Madiun yang banyak bekerja keluar negeri, membuat kementerian tenaga kerja RI tertarik untuk mengajak Pemerintah Kabupaten Madiun bekerjasama yakni memberikan Pelatihan kepada Calon Pekerja Migran dan kepada keluarga para Pekerja Migran Indonesia untuk mendapatkan keterampilan. Sehingga untuk calon pekerja migran asal Indonesia ini nantinya apabila bekerja diluar negeri tidak hanya sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) namun dapatnya bekerja di bidang teknis dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu sebelum berangkat keluar negeri.
“Begitu juga kepada keluarga Pekerja Mirgran agar mendapatkan ketrampilan dengan cara diberikan pelatihan ketrampilan, sehingga nantinya uang yang dikirim oleh para Pekerja Migran kepada keluarganya yang ada di tanah air dapat dijadikan investasi dan mereka dapat hidup berkelanjutan,” kata Dr. Anjar Prihantoro, dari Deputi Perlindungan.
Sementara itu Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dalam pertemuan menjelaskan, bahwa sebenarnya beliau tidak sepenuhnya mendukung masyarakat Kabupaten Madiun untuk bekerja di luar negeri.”Karena kebanyakan mereka yang bekerja di luar negeri hanya sebagai pekerja rumah tangga. Ada 3200 di Kabupaten Madiun pencari kerja, Bupati mengiginkan pemberdayaan masyarakat di utamakan, ini dimaksud agar untuk menyiapkan para masyarakat Kabupaten Madiun agar siap bekerja,”kata bupati.
Dalam hal ini, lanjut bupati, pemerintah Kabupaten Madiun siap menerima berbagai program kegiatan dari pusat, namun sebelum menerima program tersebut Pemkab Madiun harus menyiapkan dahalu, seperti data dan lain sebagainya. Sehingga anggaran yang akan di serahkan ke Kabupaten Madiun tidak mubazir dan tepat sasaran.
Bupati juga ingin menghilangkan madset masyarakat, agar mereka tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah, namun yang diutamakan adalah kebersamaan, gotongroyong, inovasi dari masyarakat itu sendiri, itu karena para pencari kerja ini masyarakat yang masih produktif.”Sebenarnya masyarakat Madiun sudah banyak yang kreatif, namun mereka masih bingung bahan baku dan pemasarannya, ini yang menjadi PR Pemkab,”ungkapnya.
Kesempatan itu bupati memberikan contoh, sekarang ini masih banyak Industri Kecil Menengah di Kabupaten Madiun seperti pembuatan tas rajut dan sangkar burung, mereka masih kesulitan bahan baku bambu. Sehingga bupati mengarahkan masyarakat setempat untuk menanam bahan baku itu, dan melalui Dinas Industri dan Perdagangan untuk memfasilitasi pemasarannya.
Bupati sempat menunjukan kartu untuk anak-anak yatim piatu, kartu ini dimaksud agar anak yatim piatu ini mendapat perhatian khusus, baik kehidupannya, sekolahnya dan lain sebagainya.Ini sebagai pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkan Madiun. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan program dari kementerian tenaga kerja RI ini nanti dapatnya menyentuh para anak yatim piatu kedepannya. [dar]

Tags: