Ajakan Pemilu “Jurdil”

Ajakan melaksanakan Pemilu (dan Pilpres) secara jujur dan adil, semakin di-gaung-kan di seluruh Indonesia. Lalangan guru besar (Profesor) Perguruan Tinggi Negeri dan swasta, beserta sivitas akademika, mempelopori seruan, berupa “petisi” moralitas. Terutama ditujukan kepada Presiden Jokowi. Walau di beberapa daerah juga terjadi “konter” terhadap seruan kalangan professor. Beberapa Rektor Perguruan Tinggi diminta membuat testimoni, diberlakukan bagai “buzzer.” Tetapi tidak ada yang bersedia.

Tidak ada Rektor Perguruan Tinggi (negeri dan swasta) menerima menjadi “buzzer.” Walau sebenarnya banyak prestasi politik politik Jokowi selama 9 tahun terakhir. Namun seolah-olah sirna dengan isu politik dinasti. Terutama setelah terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Menjadi keprihatinan mendalam kalangan guru besar (Profesor) di seluruh Indonesia.

Putusan MK berkaitan dengan syarat usia minimum calon wakil presiden. Bagai “membuka jalan” bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, menjadi cawapres. Selanjutnya diikuti dugaan berbagai penyimpangan yang melanggar UU Pemilu. Termasuk masifnya gerakan kalangan ASN mendukung Paslon tertentu. Terbukti, Bupati Garut minta maaf. Juga disertai penegakan hukum terhadap 13 anggota Satpol PP kabupaten Garut, yang deklarasi mendukung salahsatu Paslon Pilpres. Hal yang sama terjadi di Medan, dan beberapa daerah lain.

Beberapa Rektor yang di-isu-kan diminta menjadi “buzzer” bahkan mengizinkan kalangan profesor men-deklarasikan “petisi” moralitas. Termasuk deklarasi di Taman Inspirasi, Universitas Dipengoro, Semarang. Begitu pula di Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto (Jawa Tengah), malah membuat pernyataan bersama. Dinyatakan telah terjadi pen-cidera-an demokrasi melalui Keputusan MK. Bahkan Profesor Hibnu Nugroho, menyatakan pesan khusus: “Jangan sampai terjadi reformasi jilid dua.”

Pemilu (Legislatif, Pilpres, dan Pilkada), merupakan amanat konstitusi. UUD pasal 22E ayat (1), menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Terdapat frasa khusus yang diamanatkan konstitusi. Yakni “jujur, dan adil” (Jurdil). Jujur wajib diupayakan seluruh peserta Pemilu. Serta adil, wajib dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara.

Presiden Jokowi telah menegaskan tidak akan melakukan kampanye. Namun realitanya, presiden Jokowi, melakukan kampanye mendukung parpol tertentu. Sering ditayangkan, muncul sebagai iklan pada televisi. Suara Jokowi muncul secara keras, dan lantang. Disertai gambar Jokowi. Sedangkan parpol yang didukung presiden Jokowi, nyata-nyata juga telah mendukung Paslon tertentu dalam Pilpres 2024. Iklan yang masif di televisi ini bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

UU Pemilu, pasal 282. Dinyatakan, “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.” Nyata-nyata terdapat frasa kata dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.

Sedangkan Jokowi, saat ini adalah pejabat negara. Jika kampanye untuk salahsatu paslon, pasti, menghuntungkan satu paslon. Sekaligus merugikan dua paslon lain. Niscaya menerabas pasal 282 UU Pemilu. Bahkan masih terdapat rambu-rambu lain dalam UU Pemilu Tahun 2017, yang berpotensi diterabas, manakala Jokowi turut berkampanye.

Larangan “ber-kegiatan” tercantum pada pasal 283 ayat (1). Dinyatakan, “Pejabat negara, pejabat strktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.” Sedangkan kampanye, pasti berpihak. Maka netralitas wajib ditegakkan untuk menjaga Pemilu berkualitas, serta jaminan legitimasi.

——— 000 ———

Rate this article!
Tags: