AKD Tulungagung Minta Sekdes PNS Ditarik ke Pemerintah Kabupaten

Mohamad Soleh (depan) saat bersama anggota AKD menuju Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung sebelum hearing bersama Komisi A dimulai.

Tulungagung, Bhirawa
Asosiasi Kepala Desa (AKD) Tulungagung mendesak Komisi A DPRD Tulungagung untuk menerbitkan rekomendasi agar seluruh sekretaris desa yang berstatus PNS ditarik ke lingkup Pemkab Tulungagung. Permintaan ini disampaikan AKD Tulungagung saat hearing bersama Komisi A DPRD Tulungagung pada Jumat (7/2) di Kantor DPRD Tulungagung.
Ketua AKD Tulungagung, Mohamad Soleh, seusai hearing mengungkapkan alasan utama dari penarikan sekdes berstatus PNS tersebut karena sekdes yang melantik bukan bupati tetapi kepala desa. “SK sekdes dari unsur PNS itu merupakan SK bupati. SK sekdes seharusnya SK dari kepala desa,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta kepada Komisi A DPRD Tulungagung untuk merekomendasikan tuntutannya sehingga semua sekdes berstatus PNS yang di Kabupaten Tulungagung berjumlah sekitar 130 orang diarik dan ditempatkan di lingkup Pemkab Tulungagung. “Intinya kami minta rekomendasi pada Komisi A DPRD Tulungagung agar sekdes yang dari PNS ditarik. Usulannya (yang ditarik) semua sekdes dari unsur PNS,” terangnya.
Sayang dalam hearing ini berlangsung tertutup. Sejumlah wartawan kecewa dengan humas AKD Tulungagung yang tidak berkenan hearing bersama anggota dewan itu diliput oleh wartawan. Padahal acara dengar pendapat itu hanya mempersoalkan sekdes berstatus PNS bukan persoalan pertahanan negara.
Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, mengaku tidak bisa berbuat banyak ketika humas AKD meminta hearing tertutup. “Kan yang menyampaikan tertutup bukan kami, tetapi dari AKD,” katanya.
Selanjutnya ia menyatakan penarikan sekdes yang sudah diangkat sebagai PNS tidak bisa serta-merta dilakukan. Masalahnya, sampai saat ini peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang sekdes belum turun.
“Kecuali sekdes berstatus PNS yang bersifat titipan karena kekosongan jabatan sekdes. Ini bisa diusulkan ditarik ke pemerintah. Tetapi, bagi sekdes yang dulu diangkat sebagai PNS, ya menunggu PP yang sekarang belum turun,” paparnya.
Menurut politisi asal Partai Gerindra ini, Komisi A DPRD Tulungagung dalam menyikapi tuntutan AKD Tulungagung yang meminta seluruh sekdes berstatus PNS agar ditarik ke lingkup Pemkab Tulungagung tetap akan mengikuti peraturan perundangan. “Keputusan sementara kami tetap di rel mengikuti aturan yang ada,” tandasnya.
Sementara itu, Kasubag Pemerintahan dan Aparatur Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung, Yudi Irwanto, yang ikut hadir dalam hearing menyatakan akan berpedoman pada petunjuk Bupati Tulungagung terkait polemik keberadaan sekdes dari unsur PNS. “Kami juga menunggu rekomendasi dari Komisi A,” ucapnya.
Yudi Irwanto pun mengakui jika PP yang mengatur lex specialis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) tentang sekdes sampai saat ini belum terbit. (wed)

Tags: