Akhir 2014, KLA Wajib Terbentuk di Jatim

Surabaya, Bhirawa
Akhir 2014 diharapkan setiap kabupaten/kota di Jatim membentuk Kawasan Layak Anak (KLA). Pembentukan KLA di kabupaten/kota menyusul adanya instruksi Gubernur Jatim untuk segera membentuk KLA di masing-masing daerah.
”Kita (Pemprov Jatim, red) sudah mengirimkan instruksi dari gubernur untuk membentuk KLA di masing-masing kabupaten/kota se Jatim,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jatim Dr Sukesi Apt MARS, Senin (28/4).
Menurut Sukesi, instruksi dari gubernur sudah diberikan ke seluruh bupati dan wali kota sejak Februari 2014 lalu. Dalam instruksi tersebut gubernur mengimbau agar kabupaten/kota yang belum membentuk KLA segera membentuknya.
Di Jatim ada sekitar 11 kabupaten/kota yang belum membentuk KLA yakni Kota Mojokerto, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Pamekasan.
”Sebelas kabupaten/kota yang menjadi fokus garapan BPPKB dalam membentuk KLA, sedangkan yang lainnya sudah ada ,” ujarnya.
Wanita berjilbab ini menyatakan BPPKB akan memberikan pendampingan kepada  SKPD dan Bakorwil yang ingin membentuk KLA. Juga siap memberikan sosialisasi dan pelatihan bagaimana mengelola KLA dengan baik dan efektif. Sampai saat ini ada sekitar 13 kabupaten/kota yang sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan berupa pendampingan dengan menggunakan dana APBD kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo,
Selain itu Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulunggangung, Kabupaten Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bojonegoro, Kota Kediri dan Kabupaten Jombang. ”Sedangkan untuk dua kabupaten/kota lainnya hanya melaksanakan sosialisasi tentang PPRG yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kota Pasuruan,” tambahnya.
Sekdaprov Jatim Dr Akhmad Sukardi MM mengatakan kebijakan KLA akan memberikan arah dan panduan bagi pemkab/pemkot dalam membangun kawasan atau lingkungan yang infrastrukturnya serta perangkat hukumnya layak bagi anak. Menurutnya, dengan lingkungan yang layak anak, masyarakat dan penduduknya di dorong untuk mengembangkan gaya hidup yang ramah terhadap anak atau Child Friendly Life Style.
”Pada intinya keberadaan KLA ini secara langsung dan tidak langsung dapat membantu anak dalam menumbuhkebangkan semua bakat, potensi dan fisik anak ke arah yang lebih baik dan sehat,” jelasnya.
Pria kelahiran Madura ini menyatakan, dalam penerapan KLA, pemkab/pemkot harus menyediakan wadah atau tempat yang layak untuk menumbuhkembangkan bakat, potesi dan fisik anak. Di antaranya dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Gerakan Sayang Ibu (GSI), desa siaga, taman bacaan, perpustakaan keliling, rumah pintar, program rumah cerdas, dan sejenisnya.
”Yang terpenting tempat untuk menyalurkan bakat anak itu ada, karena tidak mungkn KLA itu berdiri jika sarana dan prasarana yang menunjang untuk keperluan tumbuhkembang anak tidak disediakan,” jelasnya. [dna]

Tags: