Akhir Masa Jabatan Baru Tiga Perda Disahkan

MIRAS(Kinerja Dewan Dipertanyakan)
DPRD Jatim, Bhirawa
Kinerja anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 tergolong payah. Bayangkan, tepatnya bulan Agustus 2014 masa kerja mereka berakhir, tetapi baru tiga perda saja yang baru diselesaikan.
PadahalĀ  totalĀ  20 Raperda yang baru digagas atau tinggalan dari tahun 2013 lalu telah dimasukkan dalam program legislasi daerah(Prolegda).
Dari data yang ada, dalam tiga tahun sebelumnya rata-rata yang diselesaikan dalam setahun hanyalah sekitar 16 perda. Ini pun, perda-perda “rutin” juga sudah dihitung. Yakni, Perda PAK (perubahan anggaran keuangan) dan Perda APBD.
Sementara dalam tiga tahun sebelumnya (2011 – 2013), rata-rata anggota dewan mengerek 25 prolegda. Tiap tahun, ada lebih dari sepuluh raperda yang menjadi utang untuk diselesaikan tahun berikutnya.
Selain itu, setahun terakhir, disiplin sidang paripurna juga merosot. Banyak anggota dewan yang datang hanya absen saja. Untuk kemudian keluar lagi di awal acara.
Maka, pemandangan sidang paripurna yang awalnya ramai, dan pas pembahasan tinggal berapa gelintir orang adalah pemandangan yang terjadi di tiap sidang paripurna.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fauzi Farid mengakui jika kinerja anggota dewan mendekati akhir masa jabatan memang sangat payah. Buktinya, Komisi A yang mendesak segera dibentuk Pasus Pulau Galang, malah dihalang-halangi oleh pimpinan dewan dengan alasan banyak anggota dewan yang harus turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing dan konstituennya menjelang Pileg 2014.
”Sebenarnya hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Bukankah waktu dia dilantik sudah berjanji untuk bekerja demi rakyat hingga akhir masa jabatan. Tapi kenyataannya, mereka justru mengedepankan kepentingannya diri sendiri. Padahal keberaaan Perda sangat penting bagi masyarakat Jatim,”tandasnya, Minggu (6/4).
Sementara Ketua Banleg DPRD Jatim Zainal Arifin mengakui bahwa untuk pembahasan perda ada banyak kendala. ”Kami sudah berusaha untuk mengajak teman-teman yang lainnya untuk ngebut mengerjakan Perda. Tapi, memang situasinya sudah seperti ini,” ucapnya.
Yang dimaksud tentu saja adalah pileg 2014, dan anggota dewan lebih banyak terkonsentrasi untuk mengurus pertarungan di dapil masing-masing. Karena 80 persen dari total 100 orang berlaga kembali untuk merebut kursi DPRD Jatim.
Wakil Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar juga mengatakan hal yang senada. ”Kami sudah menjadwalkan sebanyak mungkin untuk membahas tugas kedewanan. Artinya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin,” tuturnya. Soal disiplin sidang paripurna, Halim mengatakan bahwa sudah ada Badan Kehormatan (BK) yang mengurusnya, dan kembali ke masalah moral anggota dewan itu sendiri. [cty]

Tags: