Rapat kordinasi untuk cairkan PKH di kabupaten Probolinggo.
Kab.Probolinggo, Bhirawa
Sedikitnya 49.848 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Program Keluarga Harapan (PKH) di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo akan menerima bantuan sosial (bansos) tahap keempat tahun 2017 secara non tunai. Mereka akan menerima bansos PKH Non Tunai total sebesar Rp 19.414.670 yang akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat.
Sebagai bentuk kesiapan penyaluran PKH Non Tunai ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar rapat koordinasi (rakor) PKH di Gedung Joyolelono Kabupaten Probolinggo.
Dipimpin oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Asyari ini diikuti oleh 100 orang peserta. Terdiri dari Camat, Korcam (Pendamping PKH), instansi terkait (Bappeda, Kominfo, Kodim 0820 Probolinggo, Polres Probolinggo, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemenag, BNI46, Ketua Paguyuban dan Operator PKH.
Menurut Asyari, Rabu (29/11) Rakor ini dilakukan supaya penyaluran PKH Non Tunai ini bisa berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan bermanfaat bagi KPM. Apabila ada beberapa kendala dan temuan di lapangan diharapkan bisa segera diselesaikan oleh petugas dari Kabupaten Probolinggo.
“Kita sebagai petugas Kabupaten Probolinggo dan Pendamping PKH harus ikut bertanggung jawab kepada penyaluran PKH Non Tunai. Oleh karena itu, kepada tim harus betul-betul melaksanakan monev (monitoring dan evaluasi) terhadap penyaluran PKH Non Tunai. Supaya diketahui sejak dini adanya kesulitan dan hambatan serta segera bisa dicarikan solusi,” katanya.
Sampai saat ini ada beberapa KPM yang belum mengambil dananya karena jauh dari pelayanan, termasuk belum menerima buku rekening.
“Intinya kita berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada KPM program PKH di Kabupaten Probolinggo agar bisa tepat waktu dan tepat sasaran,” tegasnya.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Probolinggo Soedjianto mengatakan pelaksanaan PKH di Jawa Timur sejak tahun 2007 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Di mana tahun 2007 jumlahnya mencapai 200.223 KPM dan meningkat menjadi 1.099.154 KPM pada tahun 2017.
“Untuk di Kabupaten Probolinggo bulan Agustus hingga September 2017 jumlahnya mencapai 50.378 KPM. Namun pada pencairan tahap keempat jumlah berkurang 196 KPM sehingga menjadi 49.848 KPM. Pengurangan ini dikarenakan beberapa hal misalnya meninggal dunia, pindah alamat atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima PKH,” ungkapnya.
Tahun 2018 Kabupaten Probolinggo mendapatkan tambahan sebanyak 30.579 KPM. “Setelah dilakukan verfali oleh para Pendamping PKH, jumlah tambahannya hanya 10.537 KPM. Sementara yang 20.000 KPM tidak tepat sasaran, pindah alamat dan lain sebagainya. Sehingga untuk tahun 2018 penerima PKH mencapai 60.385 berdasarkan dengan Surat Kemensos (Kementerian Sosial) RI,” terangnya.
Penyaluran PKH tahap I, II dan III sudah tuntas pada bulan Agustus 2017. Persiapan penyaluran PKH tahap IV akan dilakukan awal Desember 2017. Dengan SK Bupati, maka OPD terkait akan melakukan monev untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tentang teknis penyaluran PKH Non Tunai sekaligus pelayanan yang diberikan oleh BNI 46 dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada KPM yang akan melakukan pencairan dana PKH. Salah satu solusi yang ditawarkan agar pelayanan semakin dekat kepada masyarakat adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Solusi lainnya adalah dengan memanfaatkan konsep E-warung yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Apalagi untuk tahun 2018, Kabupaten Probolinggo mendapatkan kuota 9 (sembilan) titik E-warung, tambahnya.(Wap)
