Akhir Triwulan I, Pencairan BOS Jatim Nol Rupiah

Anggaran Macet untuk Semua Jenjang Pendidikan
Dindik Jatim, Bhirawa
Penyelenggara pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah harus ekstra sabar menantikan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Sebab, hingga memasuki akhir triwulan I tahun anggaran 2017, tanda-tanda pencairan bantuan dari pemerintah pusat itu belum terlihat.
Hal tersebut juga dapat dilihat melalui portal bos.kemdikbud.go.id yang menunjukkan progress pencairan dana BOS yang masih nol rupiah. Berbeda dengan beberapa provinsi lain seperti Jawa Tengah yang telah mencairkan Rp 873 miliar untuk triwulan I, Kalimantan Timur Rp 135,4 miliar, Sulawesi Tengah Rp 108,2 miliar dan Sumatera Selatan sebesar Rp 243,2 miliar.
Kondisi ini pun tak urung membuat kepala sekolah untuk lebih pandai menyiasati anggaran agar kebutuhannya bisa terpenuhi. Kepala SMKN 2 Surabaya Djoko Pratmodjo mengakui hingga saat ini kabar tentang pencairan BOS belum ada. Padahal petunjuk teknis BOS 2017 dari Kemendikbud saat ini sudah turun.  “Semestinya kalau sudah ada juknis sudah bisa dicairkan,” tutur Djoko dikonfirmasi, Selasa (14/3).
Setiap triwulan, lanjut mantan Kepala SMKN 12 Surabaya itu, sekolah harusnya bisa cair sekitar Rp 900 juta. Tapi sampai sekarang belum ada sosialisasi atau apapun.
Sesuai juknis, 15 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk keperluan menggaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Karena itu, sekolah pun hanya mengandalkan pemasukan dari SPP dan pinjaman koperasi. “Satu bulan kebutuhan untuk operasional sekitar Rp 700 juta. Untungnya ada SPP yang sekarang sudah mulai optimal pembayarannya. Kira-kira 60 persen siswa sudah mulai membayar,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan Kepala SMAN 15 Surabaya Khairil Anwar terkait pencairan dana BOS tahun ini. Pihaknya mengaku hingga kini masih belum mendapat informasi apapun terkait BOS. Termasuk perubahan mekanisme BOS yang rencananya menjadi belanja langsung khusus untuk sekolah negeri.
“Kita masih ada SPP. Dan Alhamdulillah lancar, perkiraan sudah lebih dari 90 persen siswa yang membayar SPP,” terang pria yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Surabaya itu.
Di SMAN 15, lanjut dia, tidak semua siswa dikenakan biaya SPP. Sebab, ada sekitar 60 siswa yang termasuk dari keluarga tidak mampu dan digratiskan oleh sekolah.
Lambatnya pencairan dana BOS ini juga membuat pemerintah di daerah gusar. Sebab, pengelolaan pendidikan dasar SD dan SMP masih ada di kabupaten/kota, sementara dana BOS masih dikelola provinsi.
Kabid Sekolah Menengah Dindik Surabaya Sudarminto mengungkapkan, proses pengajuan BOS sejatinya telah diajukannya sejak jauh-jauh hari ke provinsi. Namun, pihak provinsi beralasan masih harus menunggu semua usulan masuk. “Kita sudah katakan jangan menunggu banyak-banyak sekolah tapi yang siap harus segera dicairkan. Kalau Surabaya sudah semuanya, jadi provinsi tidak perlu menunggu daerah lain,” terang dia.
Sudarminto mengaku, sejak satu bulan lalu seluruh persyaratan yang diminta provinsi untuk pencairan BOS sudah diberikan. Misalnya sinkronisasi Dapodik (Data pokok pendidikan), perubahan cut off  Januari dan daftar sekolah yang sudah mendapat rekom. “Tapi ketika kita kejar katanya masih menunggu daerah lain. Kalau seperti itu kan tidak ada reward and punishment. Kalau daerah lain lambat masak kita harus menunggu,” terang dia.
Terkait juknis, Sudarminto membenarkan adanya perubahan dalam penggunaan dana BOS tahun ini. Khususnya terkait pos untuk belanja personal yang salah satunya digunakan untuk menggaji GTT-PTT. Tahun lalu anggaran itu diperbolehkan hingga 20 persen dan sekarang menjadi 15 persen. “Padahal kalau melihat rencana sebelumnya kan akan diperbesar karena untuk membantu pembayaran GTT-PTT di SMA/SMK. Tapi ini malah turun,” terang dia.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman hingga pukul 19.00 kemarin belum dapat dikonfirmasi terkait keterlambatan dana BOS tersebut. [tam]