AKK Gelar Aksi Bela Pancasila di Simpang Lima

Anggota AKK Bubuhkan tanda tangan dalam Aksi Bela Pancasila

(Prihatin Kondisi Bangsa)
Kab Kediri, Bhirawa
Berawal dari keprihatinan kondisi bangsa yang akhir-akhir tidak kondusif akibat maraknya caci maki, ujaran kebencian, hoax dan saling lapor serta adanya penghinaan terhadap nilai dan simbol negara yang dilakukan secara masif dan terstrukur aliansi Kebangsaan Kediri (AKK)mengelar aksi bela Pancasila di simpang lima gumul, Kemarin.
AKK ini kader ormas dan parpol diantaranya .IPPNU, PMII, Pagar Nusa, GMNI, Garda Bangsa, Pemuda Ka’bah, Repdem, PDI Perjuangan, PPP, PKB serta Matraman Institut, mereka bertekat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.
Kegiatan ini diawali tanda tangan di selembar kain warna putih oleh peserta aksi. Kemudian ada orasi kebangsaan yang bertema menolak paham radikal dan khilafah. Orasi disampaikan perwakilan massa di antaranya Munasir Huda, Ketua GP Ansor Kabupaten Kediri dan H Sulkani, Ketua DPRD Kabupaten Kediri.
Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sulkani mengatakan melalui sinergitas semua elemen maka radikalisme di Indonesia dapat dihapuskan. Negara harus membubarkan ormas anti Pancasila yang mempunyai agenda terselubung yaitu merongrong pemerintahan yang sah, mencaci maki, menyebar berita hoax dan menghina simbol negara dan ulama. “Kami di daerah sepakat, bersama ormas mapun partai politik lain menolak paham radikalisme dan juga berdirinya khilafah,” ujar Sulkani yang juga sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri ini.
Untuk itu, ia beranggapan memang sudah saatnya ada tindakan langsung dari masyarakjat bersama-sama menghapus dan menolak faham radikalisme berdiri di Indonesia. Sebab, negara indonesia adalah Islam Nusantara, terdiri berbagai suku bangsa dibawa satu Bhineka Tunggal Ika. “Kami berharap nantinya tidak ada lagi khilafah yang berdiri di indonesia. Harapan kami dengan sinergi seperti ini, bisa bersatu bahwa NKRI harga mati, pancasila sebagai ideolegi bangsa,” harapnya.
Sementara Munasir Huda dalam pernyataan sikap menyebutkan, penegak hukum harus tegas dalam menghadapi gerakan dan aksi yang merusak empat pilar berbangsa dan bernegara.”Kami menolak dengan tegas digantikannya NKRI dengan konsep khilafah,” tandasnya.
Munasir juga menuntut supaya ormas keagamaan yang anti Pancasila dan merongrong pemerintah yang sah dan berpaham radikal harus dibubarkan. Aksi membubuhkan tanda tangan ini juga diikuti semua peserta. Salah satunya mantan Bupati Kediri yang sekarang menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri Ir H Sutrisno. [van]

Tags: