Aksi ‘Save Pokemon’, Warga Dolly Datangi DPRD Surabaya

Surabaya, Bhirawa
Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Demokrasi, Kamis (14/8) siang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso. Mereka menuntut pembebasan sembilan kawan mereka yang saat ini ditahan di Polrestabes Surabaya atas dugaan sebagai pemicu kerusuhan di Dolly pada Minggu (27/7) lalu.
Dalam aksi ini, mereka membentangkan spanduk bertuliskan ‘Save Pokemon, Aktivis Pro Demokrasi Jangan Samakan Dengan Preman’. Mereka menganggap, penanganan lapangan dengan mengerahkan kekuatan gabungan TNI-Polri selain Linmas dan Pol PP terkait penolakan warga terhadap pemasangan plakat ‘kampung bebas lokalisasi’ di kawasan Dollly dan Jarak 27 Juli 2014 lalu sangatlah berlebihan.
Tim advokasi Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Anisa mengatakan, apa yang dilakukan Pokemon Cs itu hanya mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan rakyat. Maka dari itu, sangat tidak baik jika orang yang mengkritisi ini justru dikriminalkan.
” Pokemon merupakan salah satu dari Sembilan orang Dolly yang ditangkap polisi. Ini Negara demokrasi, lah kok orang yang kritis dipenjara,” kata Anisa.
Setelah berorasi selama hampir 15 menit, sejumlah perwakilan pendemo dipersilahkan masuk ke gedung Dewan untuk berdialog langsung oleh Komisi C DPRD Surabaya. Aksi yang dimulai pukul 11.30 WIB, dalam orasinya, pengunjuk rasa ini menyampaikan lima tuntutan antara lain, Mengecam dan mengutuk tindakan represif/kekerasan dalam penyelesaian kasus sosial di wilayah lokalisasi.
Hentikan segala bentuk intimidasi maupun aktivitas yang menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat lokalisasi Jarak-Dolly yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Usut tuntas pihak-pihak yang terkait dalam peristiwa represif 27 Juli 2014.
Menuntut penyelesaian yang persuasif dan tidak melanggar hak asasi manusia dalam penanganan persoalan sosial di wilayah lokalisasi. Bebaskan Pokemon dan delapan warga lain dari pasal kriminalisasi karena mereka bukan pelaku kejahatan.
” Persoalan di lokalisasi adalah persoalan soasial yang seharusnya lebih mengedepankan pendekatan persuasif oleh pemerintah dan semua pihak. Bukan pendekatan militeristik yang represif dan intimidatif oleh aparat TNI-Polri,” papar Anisa.
Setelah berselang waktu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar mengatakan, setelah mendapat penjelasan pada perwakilan warga Dolly ini, dirinya akan merifisi, ada tiga item inti yang ada dalam edaran yang diberikan para pendemo, antara lain ada upaya kriminalisasi, deklarasi tidak ada dasar hukum, dan arogansi penegak hukum.
” Hasil pertemuan ini akan kami bawa ke Badan Musyawarah, minimal memberikan gambaran ke depan mekanismenya seperti apa. Aspirasi ibu bapak kami terima dan akan di tindak lanjuti, dan akan kita selesaikan persoalan dan permasalahan ini,” kata Alim di depan 10 perwakilan pendemo. (geh)