Aktivis ARPT Sambat Limbah Pemindangan Ikan ARPT Ke DPRD Trenggalek

Trenggalek Bhirawa
Resah dengan bau busuk dan pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari limbah yang dikeluarkan dari industri pemindangan ikan yang ada di pesisir pantai selatan Trenggalek Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT) mengadu ke DPRD Trenggalek. Kamis, (9/1).
Dari dampak yang dikeluarkan dari limbah cair mulai dari berbagai industri seperti pemindangan ikan, industri tepung tapioka dan industri tambak udang yang ada di wilayah pesisir Trenggalek hingga mengakibatkan udara dan air tercemar.
Menyikapi hal tersebut usai Rapat Ketua Komisi III DPRD Treanggalek Sukarudin mengatakan bahwa,Sebenarnya permasalahan limbah ini menurutnya sudah lama namun sampai saat ini belum terselesaikan, namun pihaknya akan segera menyelesaikannya.
“Sekitar 7 tahun yang lalu kita sudah mendiskusikan dan hasilnya ada pemindahan ke bengkorok namun sampai saat ini belum terselesaikan. sehingga teman- teman dari ARPT dan dari jambe mengadu ke DPRD,”Ucapnya.
Menurutnya karena kegiatan industri yang ada di pesisir pantai selatan Trenggalek memang berdampak pada pencemaran lingkungan maka harus sesegera mungkin diambil tindakan secara bijak.
“Ini permasalahan mesti kita selesaiakan, untuk menyikapinya maka kemarin tanggal 3 Januari kita telah rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya siapa saja yang bisa mandiri membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kalaupun tidak mampu mandiri sudah disediakan tempat oleh pemerintah di Bengkorok,”tandasnya
Lanjut Sukarodin Menyebutkan ada sekitar 14 industri pengolahan ikan yang siap untuk mandiri, sedangkan yang 21 tidak mampu membuat IPAL sendiri dan sudah siap untuk ditempatkan di lokasi pemindangan yang disediakan Pemerintah kabupaten Trenggalek.
“Rencananya yang 14 ini siap untuk mandiri, namun ketika siap untuk mandiri mereka harus mematui aturan yang ditentukan oleh PKPLH, artinya IPAL harus sesuai standart, selanjutnya kita tunggu sampai dengan waktu 45 hari, actionnya seperti apa, dan kita bicarakan lagi hasilnya kedepan,”ujar Sukarodin.
Sementara itu ketua ARPT Mustagfirin mengungkapkan bahwa pihaknya berterimaksih kepada pemerintah daerah karena telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan limbah yang ada di pesisir Trenggalek, namun bila sampai batas waktu yang telah disepakati tidak ada perkembangannya maka mereka akan melanjutkannya ke tingkat menteri Kelautan bahkan sampai langsung ke Presiden.
“Dinas perikanan maupun PKPLH sudah menyikapi terkait relokasi dan pembuatan IPAL secara mandiri. Dalam kesepakatannya relokasi memang memerlukan waktukurang lebih 3 minggu, sedangkan untuk pemindang yang sanggup emebuat IPAL secara mandiri diberikan waktu dalam 45 hari” ucapnya.
“Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada tindak lanjut, maka kami akan melakukan hearing kembali dan kami kan berkoordinasi dengan teman teman walhi jawatimur untuk mengajukan persoalan ini ke kementrian dan selanjutnya langsung ke Presiden.” Tandasnya.(wek).

Tags: