Pasuruan Bhirawa
Ratusan aktivis yang tergabung dalam Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia (KIPP) menggelar aksi demo di Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan, Kamis (8/5).
Mereka menilai pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) di Kota Pasuruan banyak pelanggaran. Sebagai bukti, mereka membawa bentuk pelanggarannya. Antara lain lampiran C1 dari salah satu TPS yang hanya ditandatangani satu saksi.
Padahal sudah ada nama-nama saksi dari masing-masing parpol serta lembar form C1 yang masih kosong. “Bukti pelanggaran berupa lampiran C1 sudah ditangan kami. C1 itu hanya diteken satu saksi saja,” teriak Rudi Hartono, aktivis DPP LSM Penjara Indonesia.
Selain itu, pelanggaran lain juga terjadi seperti pemalsuan data, money politic dan penyimpangan. Dengan demikian, mereka khawatir jika wakil rakyat itu jadi duduk di kursi dewan maka korupsi akan merajalela. “Tentunya praktek-praktek itu tak benar. Kepada caleg yang melakukan money politic itu untuk mundur secara kesatria,” tambah Roem Latif aktivis lainnya.
Atas temuan itu, Anggota Panwaslu Bidang Pengawasan, Muhammad Anas menyampaikan pihaknya belum meneliti kebenaran temuan data tersebut. Namun, terkait temuan itu ia akan berjanji akan mempelajarinya lebih lanjut. “Soal tanda tangan itu belum kami teliti. Mereka kami minta untuk melaporkan temuan ini, tapi kenyataannya mereka tidak mau,” kata Muhammad Anas.
Setelah puas berorasi di kantor Panwaslu, massa akhirnya melanjutkan aksinya ke KPU Kota Pasuruan. Hanya saja, tak satupun anggota KPU yang bersedia menemui para pendemo. Massa akhirnya ditemui salah seorang staff KPU Kota Pasuruan. [hil]
Keterangan Foto : Ratusan aktivis KIPP saat berdemo di kantor KPU Kota Pasuruan, Kamis (8/5). Mereka menilai pelaksanaan Pileg di Kota Pasuruan banyak pelanggaran termasuk money politik. [hilmi husain/bhirawa]
