Jombang, Bhirawa
Belasan mahasiswa Jombang kembali turun ke jalan, Selasa (4/11). Mereka memprotes kebijakan pemerintah daerah dan kalangan DPRD yang terlalu membebaskan pendirian pasar modern dan minimarket. Kebijakan ini dinilai membunuh pedagang pasar tradisional.
Dengan membawa poster dari bekas kardus minuman, dan spanduk Selamatkan Pasar Tradisional belasan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Jombang (KMJ) melakukan longmarch dari kampus Undar menuju kantor DPRD yang ada di Jl Wahid Hasyim. Sepanjang perjalanan, para pendemo menggelar orasi secara bergantian. Bukan hanya itu, mahasiswa juga menyebarkan pernyataan sikap kepada setiap pengguna jalan.
Meski hanya belasan orang, mereka konsisten membela kepentinga pedagang kecil atau pedagang tradisional. “Suburnya pasar modern atau minimarket, secara tidak langsung akan membunuh pasar tradisional. Artinya, pemerintah Jombang lebih memihak pemilik modal, daripada masyarakat kecil,” kata Aril, mahasiswa yang juga salah satu aktivis KMJ dalam orasinya di depan kantor DPRD setempat.
Kedatangan KMJ di kantor dewan langsung disambut aparat kepolisian. Sudah begitu, pintu gerbang kantor wakil rakyat itu juga tertutup rapat. Praktis, belasan aktivis KMJ harus puas berorasi di luar gedung. “Sekali lagi, kami meminta agar pemerintah Jombang tanggap dengan kondisi ini. Bukan membiarkan tumbuhnya pasar modern. Namun harus melindungi nasib pedagang kecil dan pasar tradisional ,” ungkapnya lagi.
Selain memprotes soal menjamurnya minimarket, KMJ juga menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Mahasiswa beralasan, naiknya harga BBM akan membuat rakyat sengsara. Karena kenaikan itu akan diikuti dengan melambungnya harga kebutuhan pokok. “Lagi-lagi rakyat akan menjadi korban. Karena harga BBM selalu berbanding lurus dengan harga sembako,” pungkas Ciko mahasiswa lain menambahkan. [rur]
Keterangan Foto : Protes Pasar Modern. Belasan mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah daerah yang membiarkan maraknya pasar modern dan minimarket. Mereka beralasan kebijakan ini membunuh keberadaan pedagang pasar tradisional. [Ramadlan/bhirawa]
