Aktivis PMII Demo Pemkab Situbondo

Aktivis PMII Situbondo saat menggelar aksi demo di halaman Kantor Pemkab Situbondo kemarin (9/1). [sawawi/bhirawa]

(Desak Bupati Pecat Sekda dan Direktur RSUD)
Situbondo, Bhirawa
Sedikitnya puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Situbondo melakukan aksi demo di halaman Kantor Pemkab dan DPRD Situbondo, kemarin (9/1). Mereka menuntut Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Drs. H. Syaifullah, MM dan Direktur Rumah Sakit Umum dr. Abdoer Rahem Situbondo, dr Toni Wahyudi di pecat dari jabatannya. Desakan ini menyusul temuan hasil audit invesigasi BPK RI tentang pelayanan kesehatan berupa Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang notabene tidak mempunyai payung hukum.
Dalam aksi demo kemarin para aktivis PMII Situbondo membawa keranda mayat. Mereka juga medesak DPRD serius menyikapi persolan pro kontra surat pernyataan miskin. Para mahasiswa itu juga meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi guna untuk mengetahui kerugian negara. “Kami minta BPK segera elakukan audit investigasi,” teriak Koordinator demo Anis Mukadar.
Aksi yang dilakukan puluhan aktivis PMII dengan berjalan kaki tersebut sempat mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Situbondo. Mereka mendesak segara menggelar hak angket dalam menyikapi persoalan SPM yang tidak punya payang hukum tersebut.
“Kami meminta kepada DPRD Situbondo untuk menggunakan hak angket dalam persoalan SPM yang tidak punya landasan hukum ini. Jika DPRD tak mampu berbuat maka jangan salahkan kami jika kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar,” ungkap Anis Mukadar, Ketua PMII Cabang Situbondo.
Selain mendesak DPRD untuk menggunakan hak angketnya, puluhan mahasiswa juga mendesak Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH bertanggungjawab mengenai hasil pemeriksaan BPK RI dan segera memecat Sekda Syaifullah serta Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dr. Tony Wahyudi. Usai melakukan orasi di depan Kantor Pemkab Situbondo puluhan mahasiswa akhirnya ditemui Bupati Dadang Wigiarto dan Wabup Ir. H. Yoyok Mulyadi, MSi, Sekda Syaifullah di ruang rapat lantai dua Pemkab Situbondo.
Koordinator aksi demo sekaligus Ketua PMII Situbondo, Anis Mukadar mengatakan, alasan mendesak pencopotan Sekda, karena dia kapasitasinya sebagai ketua TPAPD. “Kami minta bupati untuk serius dalam menangangi persoalan SPM itu. Karena berdasar hasil pemeriksaan BPK RI, ditemukan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang menggunakan Surat Pernyataan Miskin tidak dilandasai dasar hukum yang jelas dan prosedur permohonan penerbitan SPM tak memadai,” jelas Anis.
Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto SH mengatakan, pihaknya tidak serta merta melakukan pemecatan seperti tuntutan PMII tersebut. Namun Bupati Dadang mengakui saat itu belum punya data kemiskinan yang konkrit sebab pendataan kemiskinan baru dilakukan pada Juni 2016 silam. Bupati juga mengakui telah menugaskan Wakil Bupati untuk melaksanakan pendataan kemiskinan dengan melibatkan ketua RT dan pendamping.
“Pendataan itu menggunakan indikator yang dibuat pemerintah pusat. Dalam pendataan Ketua RT berperan dan memutuskan melalui musyawarah dan selanjutnya diusulkan ke desa untuk dilakukan virifikasi sebelum ditetapkan,” papar Bupati Dadang.
Di sisi lain Ketua DPRD Situbondo Drs. Basori Sonhaji dihadapan puluhan mahasiswa mengatakan, dengan adanya tuntutan PMII ini maka pengawasan masyarakat terhadap kinerja DPRD akan terus jalan. “DPRD akan serius menindaklanjuti rekomendasi BPK RI ini karena merupakan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010,” pungkas Bashori. [awi]

Rate this article!
Tags: