Aksi Massa PMII di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk menolak keras ijin lokasi galian C karena merusak lingkunan dan merugikan masyarakat.(ristika/bhirawa)
Nganjuk, Bhirawa
Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi kantor Kabupaten Nganjuk dan menuntut agar Bupati Nganjuk tidak memberikan rekomendasi izin lokasi galian C. Karena dalam prakteknya, para pengelola galian C lebih banyak merugikan masyarakat. Kerugian masyarakat akibat praktek galian C, berubahnya sawah produktif menjadi kubangan air karena tanahnya dikeruk. Kemudian, Banyak ruas jalan yang dilalui truk pengangkut tanah galian rusak berat.
Karena banyak menimbulkan kerusakan yang cukup luas, massa PMII menuntut kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas kepada pemilik dan pegelola galian C di Nganjuk yang seluruhnya illegal. “Sawah-sawah kamai kini tidak produktif akibat tanahnya digali. Jalanan rusak akibat dilalui truk pengangkut tanah galian, mana tanggung jawabmu Bapak Bupati,” teriak Bastomi, coordinator aksi.
Dengan menggunakan megaphone, Bastomi meminta agar Bupati Nganjuk memihak kepada rakyat yang menderita akibat galian C. Bukan malah sebaliknya memihak, pengusaha galian C yang notabene pemilik modal besar.
PMII, dikatakan Bastomi akan mendukung langkah pemerintah untuk memberikan ijin lokasi galian C jika memperhatikan dampak dan kelestarian lingkungan sekitar tambang. Namun sebaliknya, jika pemerintah memberikan ijin tanpa mempertimbangkan dampak negative bagi masyarakat, maka PMII akan melakukan aksi perlawanan. “Kami akan melawan jika pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan ijin lokasi galian C tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan,” tegas Bastomi.
Dalam aksinya, massa PMII memaksa ingin bertemu dengan Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman. Namun, tanpa alasan jelas Bupati Nganjuk enggan menemui massa PMII. Bahkan saat Sekretaris Kabupaten Drs Masduqi berusaha membuka dialog, massa PMII justru menolaknya. Karena massa PMII hanya ingin berdialog dengan Bupati Nganjuk. “Dimana bupati pak, saya tidak punya urusan dengan anda. Kami ingin bertemu dengan Bupati Nganjuk bukan anda,” teriak massa PMII.
Mendapati respon yang tidak baik dari massa PMII, Masduqi langsung kembali masuk ke Pendopo Kabupaten Nganjuk tanpa sempat memberikan penjelasan. Sementara itu, pasukan Dalmas Polres Nganjuk dan anggota Satpol PP menjaga ketat gerbang Pendopo Kabupaten Nganjuk. Aksi baru berakhir sekitar pukul 12.30, setelah massa PMII membaca doa dan tahlil di depan gerbang Pendopo Kabupaten Nganjuk.
Tolak Perpanjangan
Sementara itu, puluhan aktivis Pengurus Komisarit Universitas Islam Lamongan (Unisla) demo mengusulkan kepada legislatifnya untuk mendorong adanya perumusan perubahaan Undang-Undang terkait Freeport ke pemerintah pusat.Para aktivis tersebut dengan lantang mengusulkanya lewat aksi turun jalan mendatangi Gedung DPRD Jalan Basuki Rahmad, Selasa (01/12). Ketua Komisariat PMII Unisla Veteran , M. Rofi’an menegaskan, langkah perusahaan asing Amerika Serikat ‘Freepot’ menjegal setiap regulasi di Indonesia. “Bahkan, ini sudah berulang kali,” tegas M. Rofi’an,
Namun ironisanya, lanjut dia, pemerintah seolah dibuat tidak berdaya di hadapan Freeport. Bahkan, pemerintah Indonesia seakan bertekuk lutut di hadapan perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu. “Sudah saatnya
Undang-Undang menyangkut Freeport dirubah, sebab sudah hamper setengah abad Freeport mengeruk kekayaan alam Indonesia, terutama di Papua,” beber Ketua Komisariat Unisla Veteran tersebut.
Dia juga menjelaskan,Secara bisniss jika dihitung dlam sebulan Freeport bisa mendapatkan keuntungan Rp 3,534 triliun. Keuntungan Freeport begitu besar,akan tetapi rakyat Indonesia tidak mendapat manfaat apapun. “Realitanya pemerintah Indonesia hanya menerima royalti emas 1 persen dan tembaga 1,5 hinga 3,5 persen,” tandasnya.
Karena itu, sebagai jalan memulihkan martabat dan kedaulatan bangsa Indonesia, harus rakyat sendiri yang notabanenya pemilik sah kekayaan alam ini yang harus membangun gerakan massa untuk mengambil alih. “Ambil alih Freeport untuk memulihkan kedaulatan bangsa,” teriak massa.
Para aktivis PMII meminta dukungan para wakil rakyatnya (DPRD). Massa bertahan di depan pintu gerbang Gedung DPRD hingga akhirnya Ketua DPRD Kaharudin keluar menemui massa dan pihaknya mendukung gerakan PMII. [ris,mb9]
