Ketua DPRD Jatim, Kusnadi
DPRD Jatim, Bhirawa
Wacana penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya muncul kembali. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov Jawa Timur mengungkap sejumlah alasan kenapa PSBB bisa diterapkan lagi.
Alasan utamanya adalah karena kasus positif Virus Corona atau Covid-19 di Kota Surabaya kembali tinggi setelah PSBB berakhir. Kesadaran masyarakat Kota Pahlawan untuk mematuhi protokol kesehatan juga dinilai makin kendor setelah tidak adanya PSBB.
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi pun angkat bicara, Kamis (18/6). Menurutnya, rencana PSBB sebenarnya tentang implementasinya. “Maksud saya, tidak perlu misalnya kita juga melakukan secara terminologis PSBB. Tapi, substantif saja juga bisa. Artinya, kita mendampingi rakyat, mengimbau rakyat. Ayo rek gawe masker, ayolah selalu cuci tangan, kan begitu toh,” katanya.
Kusnadi yang juga Ketua DPD PDIP Jatim ini menjabarkan bahwa pemerintah tidak hanya sebatas meminta untuk mengenakan masker, mencuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan saja. “Tapi kita juga mendampingi mereka, mengatur mereka, itu yang penting,” ujarnya.
Ia mencontohkan di area pasar-pasar tradisional bahwa arah masuk dsn keluar harus dibedakan. Hal ini penting diterapkan agar tidak terjadi penumpukan. “Jadi ada pengaturan dan aturan itu bersungguh-sungguh. Bukan hanya sporadis saja,” jelas Kusnadi.
Kusnadi mengakuinya bahwa hal tersebut belum dilakukan. “Meskipun 10 kali diterapkan PSBB, kalau tetap dibiarkan begitu, ya tidak akan terjadi penurunan, malah kenaikan,” imbuhnya.
Disampaikan Kusnadi, maka solusinya yakni pemerintah melakukan pendampingan kepada masyarakat. Dan setiap warga harus memposisikan bahwa dirinya adalah karier Covid-19.
“Pendampingan masyarakat itu yang perlu. Jangan salahkan masyarakat dan bukan juga salah pemerintah. Artinya, pola pendekatan kita ini yang kurang pas. Pola pendekatan kita itu pola pendekatan partisipatif, bukan instruktif,” ungkapnya.
“Warga yang tidak pakai masker, ya dikasih masker. Menyiapkan tempat cuci tangan. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena tidak mau diajak disiplin,” imbuh Kusnadi.
Sebelumnya, pasca PSBB di Surabaya Raya dilonggarkan, transmission rate dan juga attack rate di Surabaya Raya kembali melonjak.
Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur Joni Wahyuhadi, mengatakan dengan kondisi seperti ini, sesuai teori lebih baik dikembalikan ke masa restriksi.
Hal tersebut disampaikan Joni dalam paparannya di hadapan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla yang datang ke Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/6/2020). [geh]
