Forum kota sehat Kab Sidoarjo menggelar pertemuan dengan para Kepala Puskesmas dan Camat, membahas pencanangan kecamatan ODF. [alikus/bhirawa].
Ketua Forum Kota Sehat Kab Sidoarjo, dr M.Ali Arifin berpendapat di Kabupaten Sidoarjo harusnya ada kampanye atau gerakkan massal secara serempak tentang program bebas buang air besar sembarangan atau open defication free (ODF).
Menurut dr Ali, selama ini gerakan ODF di Kab Sidoarjo diamati bersifat parsial yakni dilakukan oleh setiap Puskesmas yang ada di Kab Sidoarjo, yakni 26 Puskesmas. Sehingga menurutnya masih kurang maksimal.
“Kalau menurut saya harusnya ada gerakkan massal serempak secara besar-besaran, yang harusnya dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo tentang kesadaran tidak buang air besar sembarangan atau ODF ini. Kegiatannya harus sampai ke tingkat desa-desa,” komentar dr Ali Arifin, usai kegiatan Pertemuan Kabupaten Kota Sehat dalam Pencanangan Kecamatan ODF, Selasa (25/2) kemarin, di ruang Delta Karya Setda Sidoarjo.
Kenapa demikian, karena dirinya melihat Kabupaten di Jawa Timur yang sudah masuk dalam status ODF ini, ada gerakkan massal serempak tentang masalah ODF. Selain dalam bentuk kampanye ODF juga ada lomba-lomba tentang ODF.
Masalah ODF ini, lanjut dr Ali, selain harus dipikirkan oleh pihak eksekutif, juga harus dari legislatif, juga harus dapat dukungan dari organisasi masyarakat dan tentunya masyarakatnya sendiri.
Diakui kesadaran masalah ODF ini, Kab Sidoarjo masih kalah dengan sejumlah Kabupaten di Jawa Timur. Misalnya Kab Lamongan, Kota Probolinggo, dan Kab Lumajang.
Tidak hanya masih rendahnya kesadaran terkait buang air besar sembarangan, menurut dr Ali, warga Sidoarjo juga dianggap masih rendah kesadarannya dalam membuang sampah-sampah rumah tangga.
dr Ali menegaskan, ini dibuktikan dari beberapa kali kejadian di sejumlah tempat, baru dua minggu suatu sungai dibersihkan, kondisinya kembali penuh dengan sampah yang dibuang sembarangan ke sungai.
“Saya sebagai pribadi dan sebagai jajaran forum kota sehat di Kab Sidoarjo mengaku sangat prihatin sekali,” ujarnya.
Dirinya berpendapat, sejumlah aspek dimungkinkan bisa menjadi
penyebabnya. Diantaranya, pola pikir warga yang kurang baik, sehingga asal buang sampah saja. Lainnya, sistim pengolahan persampahan yang masih kurang maksimal.
Di Kab Sidoarjo yang saat ini padat penduduknya bisa saja sistim pengolahan sampahnya masih kurang memenuhi syarat. Sehingga membuat masyarakatnya merasa kesulitan dalam dalam membuang sampah rumah tangganya.
“Sehingga membuang sampah ke sungai menjadi pilihan, saat malam hari tidak ada orang yang melihat, mereka lempar saja,” ujarnya.
Adanya program nasional kota sehat yang ada di sejumlah Kecamatan di Kab Sidoarjo ini, menurut dr Ali, juga harus diaktifkan. Sebab kondisinya saat ini mati suri. Karena program nasional ini tentunya sangat mendukung kota sehat di tingkat kabupaten.
“Pada tahun 2020 ini, 18 kecamatan harus terbentuk kecamatan kota sehat, bagi kecamatan kota sehat yang saat ini mati suri, jelas ini tantangan bagi kami dan Pemkab Sidoarjo, agar bisa membuat mereka aktiv,” ujarnya.
Dirinya menyebut, sejumlah kecamatan dalam program kota sehat yang dianggap mati suri itu diantaranya Kec Tulangan, Wonoayu, Buduran dan Candi. Aktiv dan tidak menurutnya tidak lepas peranan dari Camat.
Sedangkan kecamatan program kota sehat yang dianggap hidup atau aktiv diantaranya Kec Sidoarjo, Sukodono, Gedangan, Taman, dan Waru. (kus)
