Aliansi BEM Surabaya Tuntut Keringanan SPP

Puluhan Ketua BEM PTS di Surabaya yang tergabung dalam seruan Soroti SPP PTS yang menuntut keringanan SPP di depan Kantor LLDIKTI wilayah VII. [gegeh]

LLDIKTI VII, Bhirawa
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Surabaya menuntut adanya keringanan biaya SPP di masa pandemi hingga 50%. Seruan aksi tuntutan ini disampaikan di depan kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/6).
Mahasiswa menuntut LLDIKTI sebagai lembaga yang menaungi perguruan tinggi swasta untuk turut mendorong Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam meringankan beban pembayaran SPP selama masa pandemi Covid 19.
Koordinator Aksi, Eko Pratama menuturkan, LLDIKTI, utamanya Kemdikbud untuk merealisasikan relaksasi pembayaran SPP untuk PTS. Sebab, di masa pandemi Covid 19 ini tidak sedikit orang tua mahasiswa yang terkena PHK.
“Kawan-kawan semuanya terdampak Covid 19. Bukan hanya PTN saja. Dalam aturan Permendikbud Nomor 25 tahun 2020 sama sekali tidak membicarakan relaksasi SPP untuk PTS. Dan kami juga menuntut Ketua APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) untuk hadir bersama kami,” ujar Ketua BEM Universitas Widya Kartika (Uwika).
Dikatakan Eko, ada beberapa PTS yang bahkan memberikan keringanan 5%. Keringanan ini masih dianggap belum cukup. Sehingga meminta kampus untuk memberikan keringanan hingga 50%.
“Ada 300 PTS di Jatim. Jangan sampai mayoritas kami tak diperhatikan. Berapa juta mahasiswa yang terancam tak bisa melanjutkan pendidikannya. Apalagi di masa pandemi ini kami tak menikmati fasilitas kampus. Dan kami melakukan kuliah Daring,” paparnya.
Disamping itu, para mahasiswa juga menuntut transparansi keuangan kampus. ”Jangan biarkan swasta bergerak sendiri. Jangan biarkan swasta juga memainkan anggaran sendiri. Ada UU Sistem Pendidikan Nasional dan kenapa harus ditabrakkan dengan UU Otonomi Kampus dan UU Yayasan? Tentu saja kami juga tahu hierarki UU ini. Tidak mungkin UU Yayasan tumpang tindih dengan UU Otonomi Kampus,” tambah dia.
Sementara itu, dikonfirmasi Bhirawa, Ketua LLDIKTI Wilayah VII, Prof Soeprapto mendukung aksi seruan yang dilakukan para mahasiswa. Prof Soeprapto juga menyetujui beberapa tuntutan yang diajukan. Hanya saja, untuk keringanan SPP sebesar 50% pihaknya menyerahkan hal itu pada kewenangan kampus.
“Saya tahu PTS – PTS di Jatim. Bagaimana tingkat ekonomi mahasiswa di PTS. Kemarin juga sudah saya terangkan bahwa PTS mempunyai otonomi akademik, (mengatur sendiri) dan otonomi non akademik. Termasuk biaya SPP dan pembayaran dosen. Makaa dalam kaitan itu PTS mempunyai hak. Jadi kapasitas saya hanya memberikan masukan pada kampus untuk melakukan perbaikan,” jelasnya.
Tuntutan lain seperti transparansi keuangan, kata Prof Soeprapto, juga bagian dari otonomi kampus dan ada syarat dari kementerian yang harus di cek dari akuntan publik kementerian. ”Tidak harus laporan ke kami. Untuk poin itu dicek kembali ke kampus. Dan itu bukan wewenang kami untuk mengecek,” tandasnya. [geh.ina]

Tags: