Deklarasi dukungan aliansi buruh, petani dan mahasiswa dari Kabupaten Situbundo untuk Yusril Ihza Mahendra agar maju dalam pencalonan presiden 2019 di kawasan Gubeng Kertajaya Surabaya, Selasa (10/7). [siti/bhirawa]
Surabaya, Bhirawa
Aliansi buruh, petani dan mahasiswa dari Kabupaten Situbondo mendeklarasikan dukungan untuk pakar hukum Yusril Ihza Mahendra agar maju dalam pencalonan presiden 2019. Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan di kawasan Gubeng Kertajaya di Surabaya, Selasa (10/7).
“Pengalaman Yusril Ihza Mahendara sudah teruji. Pernah menjadi menteri, serta punya kemampuan dalam ilmu tata negara yang menjadi modal untuk bisa menata negeri ini lebih baik,” ujar Erianto Ridwan, salah seorang deklarator dukungan tersebut.
Yusril juga dinilai mempunyai kecakapan dan kompetensi dalam menuntaskan sejumlah permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan perpecahan umat.
“Beliau juga mempunyai jaringan luas di tingkat global untuk membawa negeri ini disegani dalam percaturan politik dunia,” imbuh Erianto.
Untuk mengonkritkan dukungan ini, gabungan petani, buruh, dan mahasiswa Situbondo bakal semakin rajin bergerak menggalang dukungan serta menyosialisasikan rekam jejak Yusril. “Kami ingin membuka perspektif baru di masyarakat bahwa negeri kita butuh perbaikan. Tidak cukup kita dibuat terlena dengan beragam model pencitraan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, gabungan tiga elemen masyarakat itu juga mengkritisi beragam aturan pemilu yang berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi. Misalnya, soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen.
“Regulasi itu tidak memberikan alternatif pilihan calon pemimpin negeri ini. Rakyat hanya disuguhi kekuatan yang sama, seolah-olah rakyat tak berhak menghadirkan calon pemimpin alternatif,” ujarnya.
Dia menilai pesta demokrasi 2019 sudah didesain untuk kepentingan oligarki kekuasaan. Sehingga semua peraturan pelaksanaan pemilihan umum dibuat sedemikian rupa untuk lebih menguntungkan partai-partai petahana pendukung pemerintah. Mekanisme penetapan calon presiden pun disiapkan untuk menutup calon-calon presiden lainnya.
Dengan kondisi ini akan mempersempit ruang kesempatan calon-calon presiden untuk mencalonkan diri, dan ini adalah bentuk nyata tindakan koruptif terhadap demokrasi. “Ironisnya, hal itu diamini oleh partai-partai penyokong oligarki kekuasaan yang pada hakekatnya partai-partai tersebut telah mencederai amanah dan aspirasi konstituen untuk mendapatkan calon presiden dengan ragam kemampuan yang mumpuni,” katanya. [cty]
