Aliansi mahasiswa memprotes biaya pendidikan mahal di Kantor Dindik Jatim Jl Gentengkali 33 Surabaya, Senin (4/5).
Dindik Jatim, Bhirawa
Di sela pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMP hari pertama, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tidak hanya dibuat repot dengan kegiatan pemantauan ke lokasi ujian. Karena siang harinya, SKPD yang terletak di Jalan Gentengkali 33 Surabaya ini juga kedatangan tamu puluhan aktivis mahasiswa, Senin (4/5).
Para aktivis yang menamakan dirinya sebagai aliansi mahasiswa pejuang ini melakukan aksi demonstrasi dalam rangka memeringati momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Mereka sebelumnya berkumpul di depan Monumen Kapal Selam (Monkasel) sebelum melakukan long march menuju Kantor Dindik Jatim. Puluhan spanduk dan poster dibentangkan bertuliskan, ‘Laksanakan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia’, ‘Cabut UU Dikti tahun 2012’ dan ‘Realisasikan pendidikan gratis 12 tahun’.
Tuntutan mahasiswa tersebut diwujudkan dalam aksi teatrikal sejumlah mahasiswa yang mengenakan topeng dengan membawa kantong plastik hitam bertuliskan ‘Biaya pendidikan mahal’ dan ‘Harga BBM naik’. Aksi long march menuju Dindik Jatim sebelumnya berhenti di depan Gedung Negara Grahadi untuk menyampaikan orasinya. Arus lalu lintas sempat menyebabkan kemacetan di Jalan Pemuda, meski sudah dijaga oleh pihak kepolisian.
Sejumlah tuntutan dan protes disuarakan lewat orasi massa aksi. Salah satu protes yang nyaring diteriakkan ialah tingginya biaya pendidikan. “Saat ini pendidikan telah memasuki praktik komersialisasi. Sehingga biaya pendidikan pun semakin tak terjangkau masyarakat kecil khususnya,” tutur Korlap Aksi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya Mochammad Herry.
Herry menegaskan, praktik komersialisasi pendidikan kian memprihatinkan pada jenjang pendidikan tinggi. Model dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dinilai sebagai cara pembayaran yang mencekik mahasiswa. “Setiap tahun ada kenaikan biaya kuliah yang disesuaikan dengan inflasi. Pendidikan menjadi semakin mirip dengan dagangan,” tandasnya.
Para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi ini terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Surabaya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Life Democratic Force. Tuntutan itu diberikan secara langsung oleh Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman. Tidak hanya itu, massa aksi juga meminta agar tuntutan itu dikirimkan langsung ke pemerintah pusat melalui faksimile.
Dalam aksi tersebut, Saiful Rahman pun menyempatkan diri untuk menemui secara langsung massa aktivis yang berkumpul di luar gerbang Dindik Jatim. Dia mengatakan, tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi sejatinya bukan lagi masuk wilayah Dindik. Sebab, dari sisi kementerian, pendidikan telah terpisah dengan pendidikan tinggi. “Kementerian Pendidikan sekarang hanya menangani Dikdas dan Dikmen. Sementara Dikti masuk dalam Kemenristek,” kata dia.
Sedangkan persoalan terkait biaya pendidikan untuk Dikdas dan Dikmen sejauh ini telah mendapat intervensi khusus dari pemerintah. Di antaranya ialah dengan memberikan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) dari APBN dan BOS Madin dari APBD Jatim.
“Dana dari BOS itu mencapai Rp 1 triliun. Itu untuk SD dan SMP. Kita berikan langsung ke sekolah-sekolah tiap tiga bulan melalui rekening,” kata dia. Intervensi biaya pendidikan ini, diakuinya telah berhasil mengangkat rata-rata lama usia sekolah anak di Jatim lebih dari delapan tahun. “Meski tidak kewenangan kita, tuntutan ini tetap akan kami terima dan kita sampaikan sesuai permintaan teman-teman mahasiswa,” pungkas Saiful. [tam,geh]
