PENGADAAN alutsista (alat utama sistem persenjataan) tidak akan sekadar beli maupun “barter,” melainkan wajib disertai alih teknologi. Konsekuensinya, harus memperbesar alokasi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sampai 1,5% dari total Produk Domestik Bruto. Itupun hanya untuk kebutuhan pokok minimum kekuatan, yang ditarget baru terpenuhi pada tahun 2014. Selebihnya, juga diperlukan penguatan industri alutsista dalam negeri.
Peningkatan anggaran TNI, bukan untuk “menggertak” tetangga. Karena selain kebutuhan alutsista, personel militer juga wajib disejahterakan. Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 49, dinyatakan “Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.”
Jenderal Gatot Nurmantyo, menjanjikan inovasi manajemen pengadaan alutsista pada saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di (Komisi I) DPR-RI. Calon Panglima TNI (per-1 Agustus 2015) ini juga tidak akan “menelantarkan” alutsista tua. Diantaranya dengan metode retrofit dan repowering oleh tenaga ahli dan dilaksanakan oleh industri alutsista dalam negeri. Sehingga pembelian alutsista baru, hanya akan dilakukan manakala tidak bisa diproduksi di dalam negeri.
Harus diakui (dan lazim di dunia), pembelian alutsista sering terkait dengan politik. Sebagaimana Amerika Serikat (AS) pernah meng-embargo pembelian pesawat, karena Indonesia dianggap “abai” terhadap kasus HAM di Timor Timur. Dampaknya, hampir seluruh pesawat militer yang diimpor dari AS mengalami kendala dalam perawatan. Terutama penyediaan suku cadang, termasuk 20 pesawat Hercules C-130.
Embargo dilakukan oleh AS (dan Inggris) sejak tahun 1999 sampai tahun 2005. Selain Hercules, pesawat tempur lain yang merana adalah F-16, F-5E, dan Hawk 100/200 (buatan Inggris). Berbagai suku cadang serta alutsista baru, harus didatangkan dari negeri lain. Misalnya dari Jerman, Perancis, Rusia, Brasil, China, serta Korea Selatan. Syukur, embargo itu tidak lama, karena kebutuhan kedua negara (Indonesia dan AS). “Pencairan” embargo dimulai (secara kemanusiaan dampak tsunami Aceh) pada tahun 2005, berupa pengiriman suku cadang Hercules, untuk angkutan korban tsunami.
Tahun 2006, sudah dibuka latihan bersama bernama Garuda Shield. Lalu disusul pembukaan IMET (pelatihan perwira TNI di AS, dengan pengajar dan fasilitas persenjataan AS). Sejak 2007, AS telah menghibahkan sebanyak 28 unit pesawat tempur F-16 kepada Indonesia. Pesawat tersebut merupakan pesawat preservasi Amerika Serikat yang sudah tidak digunakan lagi oleh Angkatan Udara AS.
Pada tahun 2014 Indonesia juga telah menerima hibah, lima dari 24 unit F-16 Fighting Falcon Block 25. Dan terbaru (belum realisasi) Pusat Penerbangan TNI AD akan diperkuat helikopter serang AH-64D Apache Longbow. Heli itu baru akan dkirim bertahap mulai tahun 2018 hingga 2021. Ini menunjukkan, bahwa Indonesia merupakan “sahabat strategis” AS, yang tak perlu di-embargo.
Selama embargo, militer Indonesia semakin gigih meng-inovasi pengadaan alutsista impor, termasuk perjanjian alih teknologi. Diantaranya jalinan kerjasama dengan Korea Selatan (Korsel). Yakni mengembangkan pesawat tempur yang diberi kode KIFX (Korea Indonesia Fighter eXperiment). Proyek prestisius ini akan membuat pesawat tempur sistem avionik generasi 4.5 yang sejajar dengan Dassault Refale buatan Prancis. Jika di-upgrade sedikit saja, bisa sejajar dengan F-35 Lightning buatan AS.
Kerjasama pembuatan alutsista patut dikembangkan oleh TNI. Maka benar (gagasan calon Panglima Gatot Nurmantyo), bahwa pembelian seluruh alutsista (matra darat, laut dan udara), akan disertai kesepakatan alih teknologi. Sehingga kelak, industri alutsista dalam negeri mampu memproduksi. Atau setidaknya mempermudah metode retrofit dan repowering. Juga untuk menghindari kemungkinan “sandera” politik negara peng-ekspor senjata.
———- 000 ———–
