Alokasi BLT Dana Desa se-Bondowoso Capai Rp76 Miliar

Drs Abdurrahman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso. (Ihsan Kholil/Bhirawa)

(Ada Kriteria Penerima Agar Tak Salahpaham)
Bondowoso, Bhirawa
Berdasarkan regulasi, diperkirakan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa (DD) se-Kabupaten Bondowoso akan menghabiskan anggaran sekitar Rp76 Miliar dengan jumlah sedikitnya 42.350 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Secara global kalau Desa mendasar regulasi bauk Permendes dan PMK maka alokasi BLT se bondowoso akan kurang lebih Rp76 Miliar,” kata Kadis DPMD Bondowoso Drs Abdurrahman saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (28/4).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang penanganan Covid-19, calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD), terdapat beberapa kriteria.
Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sasaran penerima bantuan dari pemerintah ini.
Akan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) membuat simulasi penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai 2020.
Dijelaskannya, bahwa calon penerima BLT adalah masyarakat miskin yang sebelumnya tidak menerima bantuan sosial lain dari pemerintah. Yang artinya, mereka tetap masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Non PKH, Non BPNT dan Non Pra Kerja. Yang pada saat ini pihak Pemerintah Desa masih mendata Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu.
“Artinya mereka yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dan pendatanya masing-masing desa yang melaksanakan. Pendatanya dari relawan desa yang diberi tugas oleh Kepala Desa,” jelasnya.
Dari hasil pendataan tersebut kata dia, akan ada verifikasi validasi yang selanjutnya dilakukan musyawarah khusus. Dan juga terkait BLT Desa tersebut, akan dialokasikan selama tiga bulan sejak bulan April, Mei dan Juni 2020. Masing-masing Kepala Keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu.
“Desa-desa harus punya pegangan data KPM yang menerima PKH maupun BPNT. Dan nanti itu yang akan dipadukan,” terangnya.
Menurutnya, sasaran penerima bantuan tersebut sudah jelas diatur dalam peraturan pemerintah. Namun adapun untuk besaran bantuan tersebut di masing-masing disesuaikan dengan jumlah DD yang didapatkan di masing-masing Desa. Yakni rinciannya, Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800 juta mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa.
“Desa penerima Dana Desa Rp800 juta sampai dengan Rp1.2 Miliar mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30 persen dari jumlah Dana Desa. Sedangkan Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.2 Miliar mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% dari jumlah Dana Desa,”pungkasnya. [san]

Tags: