Dr Saiful Rachman
SPP SMA/SMK Negeri Gratis, Lembaga Swasta Subsidi
Dindik Jatim, Bhirawa
Program pendidikan gratis berkualitas (Tis-Tas) yang digagas Gubernur-Wagub Jawa Timur, Khofifah Indar Prawansa dan Emil Elestianto Dardak segera menjadi nyata. Pada tahun ajaran baru 2019/2020, Juli mendatang, biaya SPP untuk jenjang SMA/SMK negeri dan swasta di Jawa Timur akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk program tersebut Pemprov Jawa Timur melalui Dindik Jatim mengalokasikan anggaran hampir Rp2 triliun. Sementara, untuk lembaga SMA/SMK swasta hal tersebut bersifat subsidi (bantuan pendidikan).
Diungkapkan Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman, terkait program pendidikan gratis berkualitas tidak sedikit sekolah yang mengkhawatirkan bahwa SPP gratis tersebut berarti sekolah tidak mendapatkan uang.
“Karena dulu sempat ada waktu itu daerah tidak boleh narik SPP tapi tidak diberi uang. Kalau kami SPP gratis ya uang SPP diberi diganti oleh provinsi,” ungkap dia. Oleh karena itu, Saiful menegaskan jika SPP untuk jenjang SMA/SMK negeri dan swasta akan dibantu atau disubsidi oleh pemerintah mulai tahun ajaran 2019/2020 atau Juli mendatang. sehingga, tidak ada kesalapahaman di lingkup sekolah terkait dengan program pendidikan gratis-berkualitas. Pihaknya juga meminta sekolah untuk tetap membuat rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) sebagaimana mestinya.
“Sumber-sumber keuangan sekolah seperti BOS (bantuan operasional sekolah), SPP dari provinsi, GTT/PTT juga dibayar provinsi dan kain gratis juga dibayar provinsi. Semua itu harus tetap dicamtukan dalam RKAS,” kata dia. Lebih lanjut, jika RKAS juga harus dibuat dengan baik untuk memantau keuangan sekolah. Di samping itu, pemeriksaan pun lebih mudah. sebab, pemeriksaan keungan sekolah bukan lagi dilakukan oleh pengawas sekolah. melainkan diaudit langsung oleh inspektorat.
“Kalau pengawas sekolah orientasinya melihat sistem pembelajaran, target pembelajaran, kurikulum, dan sebagainya,” paparnya.
Program pendidikan gratis berkualitas. diakui Saiful jika beban sekolah semakin ringan dan nampak melalui berbagai bantuan dari provinsi. Sebab, hal itu bisa mengantisipasi permasalahan yang kerap kali terjadi. Misalnya SPP yang didapat tidak penuh 100 persen lantaran siswa menunggak , meminta gratis atau meminta keringanan. “Karena ini ditanggu provinsi jadi in sha Allah tidak ada permasalahan seperti itu lagi. Program tersebut ada untuk mengatasi berbagai persoalan yang sering terjadi di sekolah,” tutur dia.
Di jenjang lembaga swasta, Saiful mengaku juga sempat ada kekhawatiran karena tidak dilibatkan dalam program pendidikan gratis berkualitas. Selain itu juga khawatir jika tidak diperbolehkan dalam menarik SPP. Terkait hal tersebut, Saiful menegaskan bahwa SPP swasta akan disubsidi oleh pemerintah. Kendati begitu pemerintah tidak akan mensubsidi secara penuh. Mengingat biaya SPP di lembaga swasta cukup besar dan beragam. Ia mencontohkan seperti salah satu SMK di Malang yang besaran SPP adalah Rp. 200 ribu. Sedangkan standart SMK nya adalah Rp. 150 ribu. “Sisanya siswa yang bayar,” papar dia.
Terkait hal tersebut, Saiful menekankan akan membuat juknis (Petunjuk teknis). Sehingga bisa menjadi pedoman bagi SMA/SMK negeri dan swasta. “ada yang gratis ada yang subsidi. Kalau lemabaga swasta ini akan mengikuti SE (surat edaran) gubernur,” urainya.
Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) SMK se Kota Surabaya, Sugeng mengatakan jika pembiayaan sekolah tidak hanya berasal dari masyarakat. tapi juga pemerintah. Oleh sebab itu, pihaknya sepakat dengan adanya pendidikan gratis berkualitas yang digagas Gubernur Khofifah.
Menurut Sugeng, melalui program (tis-tas, red) tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah tidak hanya di lembaga negeri. Melainkan juga lembaga swasta.
“Dari program tersebut mungkin ada beberapa yayasan atau lembaga yang nggak mau menerima bantuan. Dan mungkin ada beberapa yang mandiri. Tapi sebagaian besat lembaga swasta ada yang menerima bantuan tersebut karena meringankan beban siswa,” papar dia.
Misalnya, seperti SMK Wijaya Putra yang dipimpin oleh Sugeng. Ia mengaku jika pihaknya salah satu sekolah yang bergabung dalam program pendidikan gratis berkualitas.
Kendati begitu, Sugeng mengaku jika pihaknya belum mengetahui berapa besaran nominal yang didapat dari program tersebut. Namun, jika melihat perhitungan awal, untuk jurusan Teknik SPP sebesar Rp. 210/bulan. Sedangan non-teknik sebesar Rp. 170/bulan.
“Di tempat kami SPP sebesar 450/bulan. Jika seandainya nanti dapat bantuan 250 dari tis-tas ya tinggal mengurangi saja. sehingga besaran Rp. 200 ribu ditanggung siswa,” pungkas dia. [ina]
