Alokasi Pupuk Bersubsidi di Bondowoso Alami Pengurangan hingga 48 Persen

Dwi Wardana, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Disperta) Kabupaten Bondowoso. (Ihsan Kholil/Bhirawa)

Bondowoso, Bhirawa
Alokasi berbagai jenis pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso mengalami pengurangan yang signifikan pada tahun ini. Untuk jenis urea di tahun 2019 masih 36.783 ton, namun sekarang menurun drastis hingga 18.814 ton. Yang artinya terjadi pengurangan hingga 48%. Sedangkan kebutuhan pupuk urea petani di Bondowoso mencapai 36 ribu ton lebih.
Tak hanya jenis urea, jenis pupuk lainnya juga mengalami pengurangan subsidi. Adapun beberapa jenis pupuk bersubsidi tersebut. Yaitu diantaranya, Urea turun 48% dari 36.783 ton menjadi 18.814 ton. SP36 turun 57% dari 1.665 ton menjadi 712 ton. ZA turun 63% dari 15.166 ton. NPK turun 26% dari 8.438 ton menjadi 6.251 ton. Organik turun 79% dari 5.006 ton menjadi 1.037 ton.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Disperta) Kabupaten Bondowoso Dwi Wardana mengatakan, penurunan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Provinsi Jatim yang diterimanya pada tanggal 9 Januari 2020 kemarin.
Menyikapi pengurangan tersebut, Disperta telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah stake holder terkait seperti Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan sejumlah distributor dan agen. Selain memberikan informasi kepada distributor, rapat koordinasi tersebut juga untuk mengantisipasi terhadap adanya gejolak para petani.
“SKnya turun tanggal 9 makanya segera melakukan rapat organisasi memberikan informasi juga agar tidak terjadi gejolak petani,” ungkap Dwi Wardana, Jumat (10/1).
Dijelaskannya, bahwa setiap tahun penggunaan pupuk sudah sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Namun pemerintah pusat menilai bahwa pengajuan pupuk sesuai RDKK tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pemerintah pusat membatasi kuota pupuk bersubsidi untuk memberikan pembelajaran kepada petani agar tidak menyalahgunakan pupuk bersubsidi.
“Karena pengurangan subsidi ini menimbulkan kekhawatiran juga. Begitu pupuk di drop sesuai kebutuhan malah ternyata over. Jika menimbulkan gejolak nasional maka saya yakin pemerintah akan mengambil kebijakan lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Kadisperta itu mengungkapkan, bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi tahun ini menggunakan sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Sistem daring ini kata dia, untuk memastikan pupuk yang dikirim ke daerah-daerah di Bondowoso sesuai dengan kebutuhan kelompok petani.
“Untuk tahun ini sudah berubah pakai e-RDKK. Jadi tidak ada lagi penyaluran di luar e-RDKK,” kata Dwi-sapaan akrabnya.
Menurut Dwi, penggunaan E-RDKK ini bisa mencegah penyalahgunaan pupuk bersubsidi karena penyediaan pupuk bersubsidi sudah berdasarkan data kebutuhan yang diinput secara online untuk setiap petani. Dengan e-RDKK data mudah dipantau oleh pemerintah sehingga penyaluran pupuk bersubsidi akan tersalurkan kepada petani yang benar-benar membutuhkannya.
“Kita antisipasi sehingga tidak ada penyimpangan penyaluruan di bawah. Kita undang tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kodim dan jajaran Pemkab Bondowoso,” terangnya.
Ia pun berharap, dengan adanya sistem online ini tidak ada lagi keluhan petani soal kelangkaan pupuk meski jatah pupuk bersubsidi tahun 2020 di Bondowoso berkurang hingga 48%. [san]

Tags: