Alokasikan Bopda SMA/SMK, PAPBD Dipercepat Juni

DPRD Jatim, Bhirawa
Perubahan kewenangan dan struktur birokrasi di tingkat provinsi  termasuk pemindahan kewenangan pendidikan tingkat menengah SMA/SMK, mendorong Dewan untuk mempercepat pembahasan papbd 2015. Dari rencana awal pembahasan pada bulan AGustus, PAPBD kali ini akan dikerjakan legislative pada bulan Juni.
Salah satu alas an percepatan pembahasan adalah masalah alokasi anggaran Bopda untuk SMA/SMK, mengingat tahun ajaran akan dimulai Juli 2015.Dengan begitu total anggaran yang akan dibutuhkan untuk program tersebut yang hampir mencapai Rp3,5 triliun dapat segera dicairkan sebelum PSB dibuka.
Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar menegaskan dengan berlakunya UU 23/2014 terkait Pemerintah Daerah (Pemda) dimana salah satunya mengatur  soal pembiayaan SMA/SMK menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim maka otomatis DPRD Jatim segera membahas alokasi anggaran untuk program tersebut.
Karenanya, pembahasan PAPBD 2015 yang biasanya dilaksanakan Agustus maka akan diajukan sekitar bulan Juni. Dengan begitu saat PSB dibuka, maka semua dana untuk program Bopda  diseluruh SMA/SMK se-Jatim  sudah tidak ada masalah.
“Hal ini sudah kami sosialisasikan kepada semua ketua fraksi untuk segera membahas PAPBD 2015 pada bulan Juni. Kami berharap semuanya sudah selesai sebelum dibukanya PSB yang biasanya dilakukan pada bulan Juli. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk program tersebut mencapai Rp3,5 triliun,”tegas politisi asal PKB ini, Kamis (12/2).
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PAN Jatim, Malik Efendy. Menurutnya dari dana Rp3,5 triliun tersebut hampir Rp1 triliunnya digunakan untuk pembiayaan ditingkat SMK.
Mengingat komitmen Gubernur Jatim, Soekarwo dalam menjelang MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) diharapkan tenaga kerja lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Untuk itu semuanya harus diberi keahlian, termasuk para lulusan SMK diharapkan siap memasuki dunia usaha.
“Intinya dewan akan mendorong visi dan misi gubernur terkait pemberdayaan tenaga kerja lokal. Dan yang pasti semua ini untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun dengan berupaya mengalokasikan anggaran pendidikan di APBD Jatim. Dan kebetulan untuk tahun ini sesuai amanat UU, Pemprov Jatim mendapatkan posisi untuk mengurusi soal SMA/SMK,”papar politisi asal PAN ini.
Ditambahkannya, anggaran sebesar Rp3,5 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah, pemenuhan perangkat lunak serta untuk kapasitas guru. [Cty]