Amanat Kekayaan Laut

Seluruh kapal Tiongkok telah meninggalkan ZEE Natuna setelah kunjungan presiden Jokowi. Kapal nelayan yang dikawal tentara penjaga pantai Tiongkok, telah pergi meninggalkan perairan Zona Ekonomi Eksklusif utara Natuna. Pemerintah Tiongkok merespons positif protes pemerintah Indonesia. Itikad baik negara bersahabat, niscaya saling menghormati kedaulatan. Tak terkecuali “teritorial ekonomi” eksklusif.
Nampaknya, kunjungan peninjauan presiden Jokowi ke Natuna memberi pesan khusus (dan tegas) kepada pemerintah Tiongkok di Beijing. Namun, berkaca pada penyerobotan ZEE, pemerintah perlu memperbaiki undang-undang (UU) bidang Keamanan Laut. Termasuk ZEE sesuai rumusan UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea). Tidak lebih, tidak kurang, dengan segala konsekuensi perlindungan lingkungan perairan, dan pengamanan.
Konvensi hukum laut internasional dibawah komando Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu, juga mendefinisikan tanggungjawab. Negara “pemilik” ZEE wajib memperlakukan perairan dengan membuat regulasi (UU). Diantaranya, UU pedoman bisnis (jalur perdagangan), pengelolaan sumber daya alam (eksploitasi), dan kelestarian lingkungan (ekologi). Usai konvensi, ke-maritim-an sedunia diorganisir oleh IMO (International Maritime Organization).
IMO menggalang kerjasam antar-pemerintah, dan antar-usaha pelayaran. Juga memberikan status observer (peninjau) beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kompeten. Sejak tahun 1983, Indonesia selalu terpilih menjadi anggota Dewan IMO (kategori c). Maka Indonesia berkewajiban melakukan patroli pada ZEE Natuna. Terutama untuk mengontrol perpindahan (lintas batas negara) terhadap limbah berbahaya dan pembuangannya di laut. Juga garis maritim dan hipotek.
Indonesia telah meratifikasi seluruh konvensi IMO. Sampai meng-adopsi peraturan konvensi IMO ke dalam UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Juga sangat banyak pula regulasi setingkat UU yang mendukung sektor kelautan. Termasuk konstruksi kapal, urusan perikanan, sampai urusan tambak garam. Seiring perkembangan ke-maritim-an global, pemerintah (melalui omnibus law) perlu menyederhanakan perundang-undangan.
Berdasar catatan Kementerian Koordinator bidang Polhukam, pada sektor Kelautan terdapat 24 UU, dan 2 PP (Peraturan Pemerintah). Seluruhnya akan “di-omnibus law-kan” menjadi satu dalam payung hukum bertema Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan menjadi leading sector Kemaritiman. Di dalamnya akan mengatur keamanan, pertahanan hingga kekayaan laut. Tak terkecuali kekayaan di permukaan, di kedalam, di dasar laut, sampai di balik dasar laut (minyak).
Presiden memperkirakan setidaknya terdapat 7 institusi pemangku kepentingan pada sektor Kelautan. Menyebabkan tidak efisien, dan bisa mengarah koruptif. UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, memberi definisi pada pasal 1 (Ketentuan Umum) angka ke-2. Dinyatakan, “Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.”
Definisi urusan Kelautan telah cukup memadai. Namun ironisnya, dalam UU Kelautan tahun 2014, tidak terdapat definisi tentang Keamanan Laut. Boleh jadi, urusan Keamanan Laut, “diserahkan” pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 9 huruf b, tentang tugas Angkatan Laut, dinyatakan, “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”
Indonesia memiliki teritorial perairan seluas 5,8 juta kilometer persegi. Di dalamnya terdapat hak kelola samudera Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,55 juta kilometer persegi. Terbentang mulai selat Malaka, perairan Natuna Utara, sampai perairan pulau Tobi di utara Papua Barat. Sehingga patut memiliki UU yang mengatur keamanan laut lebih konprehensif. Sekaligus mencerminkan sebagai negara maritim.
——— 000 ———

Rate this article!
Amanat Kekayaan Laut,5 / 5 ( 1votes )
Tags: