Amandemen Bisa Dilakukan Bila Bertujuan untuk Kemaslahatan Rakyat

Jakarta, Bhirawa.
Wacana amandemen UUD 45 perlu kajian mendalam dan harus menunggu aspirasi masukan dari masyarakat. Banyak hal yang akan timbul dibalik amandemen.
Adakah motif tertentu, ataukah ada kepentingan tertentu yang tersembunyi dibalik niat amandemen ? Jika amandemen memang dibutuhkan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat, maka perlu dikaji dan diuji ke manfaatkan nya, lalu disosialisasikan.
“Saya yakin, tahap sosialisasi membutuhkan waktu lama, bisa 1 atau 2 tahun, pematangan. Urgen tidaknya amandemen, tergantung apakah pasal pasalnya terkait langsung dengan kehidupan masyarakat atau peningkatan ke maslahatan ekonomi, atau tidak. Ketika pasal itu tidak ada korelasi yang kuat dengan pening katan kemaslahatan, perbaikan derajat hidup, ekonomi rakyat. Maka wacana amandemen itu akan mati dengan sendirinya. Karena tidak menemukan urgensi yang terkait langsung pada kehidupan rakyat,” ungkap Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKB Jazilul Fawaid, dalam
diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema ” Urgensi Amandemen Konstitusi”, Rabu sore (11/12). Nara sumber lainnya, sekretaris fraksi PPP di MPR, Muhammad Iqbal dan anggota MPR dari unsur DPD utusan Papua Barat, Filep Wamafma.
Sedang Muhammad Iqbal menyatakan, biarlah demokrasi itu mencari jalannya sendiri tanpa harus di paksa-paksa ke kanan atau kekiri. Jika MPR mau melakukan amandemen, haruslah dikaji dulu secara matang. Apa manfaat dari tujuan amandemen itu, belajar dari 4 kali amandemen yg sudah dilaksanakan, apa tujuannya.
Pertama, adalah tujuan bagaimana menyatukan tentang kenegaraan, tujuan dari nasional ketatanegaraan. Kedua, bagaimana menyatukan, menegakkan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Ketiga, bagaimana menegak kan perlindungan HAM dan keempat, bagaimana menegakkan penyelenggaraan negara yang demokratis dan modern.
“Artinya ada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kemudian ada balances. bagaiman negara menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu tujuan sebenarnya dari amandemen, yang telah dilakukan oleh para pendahulu, yakni MPR periode lalu,” kilah M Iqbal.[ira]

Tags: