Alhamdulillah, Anak PNS Bisa Daftar Bidikmisi

Surabaya, Bhirawa
Anak Pegawai Negeri Sipil mendapat kesempatan untuk masuk program Bidik Misi Perguruan Tinggi. Kesempatan ini tentunya dengan beberapa persyaratan terutama masalah rerata pendapatan per anggota keluarga.
Kesempatan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu akan semakin besar. Karena tahun ini, program Bidikmisi tidak hanya akan bisa dilewati melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri) atau SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Tetapi kesempatan juga akan terbuka melalui jalur mandiri.
Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Warsono menuturkan, pertimbangan utama bagi pendaftar bidikmisi adalah latar belakang ekonomi. Tak peduli apapun profesi orang tuanya, bahkan anak PNS pun bisa mendaftar bidikmisi. Dengan catatan, penghasilan orang tua jika dirata-rata dengan jumlah anggota tidak lebih dari Rp750 ribu per bulan.
“Acuannya bukan besarnya gaji yang diterima orang tua. Meskipun orang tua gajinya Rp10 juta per bulan, tapi kalau dibagi dengan jumlah keluarganya tidak sampai Rp750 ribu per bulan dia berhak mendaftar,” tutur Warsono saat ditemui Kampus Unesa Ketintang, Surabaya, Selasa (26/1).
Kendati berhak mendaftar, lanjut Warsono, belum tentu juga diterima. Karena tahapan seleksi berikutnya masih ada. Yakni persaingan prestasi antar pendaftar program bidikmisi.
Lebih lanjut Warsono mengatakan, dengan adanya jalur mandiri penerimaan bidikmisi tahun ini akan cukup besar. Sebab, minimal 20 persen dari setiap jalur seleksi itu dialokasikan untuk bidikmisi. “Misalnya kuota SNMPTN itu tahun ini 50 persen. Maka dua puluh persen dari total kuota SNMPTN itu harus menerima bidikmisi,” tutur dia.
Sementara terkait SNMPTN, Warsono mengaku saat ini merupakan proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Pihak sekolah diimbau tidak mengatrol nilai rapot siswanya. Selain mudah diketahui sistem, SNMPTN tahun ini bakal menyaring siswa mulai tingkat sekolah hingga antarsekolah.
Apalagi, lanjut dia, dengan pola kuota berdasar akreditasi lembaga, siswa dalam satu sekolah yang mendaftar SNMPTN saling bersaing. Yang terbaik pun belum tentu lolos karena bersaing dengan siswa antarsekolah. “Semuanya sistem yang menjalankan. Mereka Mereka dikompetisikan di dalam sekolah dan antarsekolah,” ujar Guru Besar Bidang PPKn ini.
Bagaimana dengan nilai Ujian Nasional (UN)? Warsono mengaku, saat ini UN dan SNMPTN tidak bisa lagi diintegrasikan. Sebab, keduanya telah ditangani oleh dua menteri yang berbeda. Hanya saja, indeks integritas UN di sebuah sekolah akan tetap dihitung sebagai pertimbangan.
Sementara itu, Wakil Rektor 1 Unesa Yuni Sri Rahayu menambahkan, kuota Unesa dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini berjumlah 5.625 mahasiswa. Kuota ini tersebar di 70 program studi. “Itu termasuk prodi S1 dan D3,” katanya. Tahun lalu kuota Unesa sebanyak 5.607 kursi. Artinya, hanya bertambah 18 kursi. [tam]