Oleh :
Ercha Putri SW
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Hubungan Internasional.
Konstruktivisme berasal dari bahasa Inggris yaitu construct yang berarti kaum konstruktivis melihat dunia sebagai hasil dari proses interaksi antara sekelompok individu atau negara dengan lingkungan yang lebih luas.
Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan teoritis dalam bidang Hubungan Internasional yang populer pada tahun 90-an setelah berakhirnya perang dingin. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pentingnya etika internasional budaya, norma, dan identitas dalam hubungan internasional antar negara.
Teori ini menitikberatkan pada kesadaran kolektif manusia yang mengacu pada konsep ide dalam kegiatan hubungan internasional.
Pendekatan konstruktivisme ini dapat menganalisis suatu norma dan aktor dalam suatu kelompok yang membentuk fungsi politik global yang menjalankan aktivitas internasional.
Pakar pendekatan konstruktivis berpendapat bahwa aktivitas sosial memiliki hubungan yang erat dengan politik internasional.Dapat dikatakan bahwa konstruktivisme ini sangat penting bagi kebijakan dalam negeri.Hal ini karena konstruktivisme memberikan keputusan dan pengaruh lingkungan internasional dalam kegiatan hubungan internasional ketika menghadapi konflik dan juga menjalin kerjasama.
Kaum konstruktivis percaya bahwa sejumlah konsep yang termasuk dalam norma internasional juga berdampak pada perilaku aktor negara dan non-negara dalam komunitas internasional, terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak mengabaikan peran dan pengaruh kekuatan material seperti kekuatan bersenjata.
Pendekatan Konstruktivis terhadap Kebijakan Luar Negeri
Pendekatan yang dipilih oleh pembuat kebijakan suatu negara mempengaruhi hasil dari pembuatan kebijakan tersebut. Konstruktivisme melihat bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan dan adanya birokrasi.
Pendekatan ini menitikberatkan pada kepentingan dan gagasan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, seperti budaya, norma, dan institusi dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.
Analisis kebijakan luar negeri dari perspektif konstruktivis, dibandingkan dengan perspektif realis dan liberalis, sangat membutuhkan proses analitis, mengingat mekanisme ini memasukkan motif birokrasi dan kepentingan nasional ke dalam pengambilan keputusan, cenderung menjelaskan banyak hal.
Menurut pendekatan konstruktivisme, terdapat beberapa asumsi dasar dalam membuat kebijakan luar negeri.Pertama, motivasi tindakan tokoh dalam hubungan internasional merupakan faktor penting.Hal ini karena lingkungan sosial pada dasarnya hanyalah hasil konstruksi manusia yang pada akhirnya masuk dalam wilayah intersubjektif.Kemudian, konstruktivisme mencoba menghubungkan struktur dan institusi dengan teori ini.Pengaruh dan dampak kehadiran struktur menunjukkan bahwa struktur itu benar-benar ada dan memiliki konsekuensi yang berarti.
Analisis konstruktivis berfokus pada kepentingan yang diciptakan dan bagaimana peran norma dan institusi dalam pembuatan kebijakan. Hal ini karena penganut paham konstruktivisme beranggapan bahwa mereka tidak terlalu memperdulikan peran kepentingan karena memposisikan diri sebagai perantara.
Kebijakan Maximum Pressure
Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, penarikan Amerika Serikat dari JCPOA pada 8 Mei menandai awal penerapan tidak resmi Kebijakan Maximum Pressure ke Iran.Tanpa kewajiban JCPOA, tindakan ini memberi AS kebebasan untuk sepenuhnya menyatakan keinginannya untuk membuat kesepakatan baru.
Amerika Serikat kemudian dapat membalikkan semua keputusan pemerintah sebelumnya dan bahkan dapat memulai garis kebijakan baru yang bertujuan untuk menekan Iran melalui berbagai cara, seperti sanksi, yang dilarang di bawah eskalasi JCPOA. Namun, mengutip penjelasan dari utusan khusus AS untuk Iran, yang juga menjabat sebagai penasihat kebijakan luar negeri AS Brian Hook, kebijakan “Maximum Pressure” diterapkan tepat dua minggu setelah AS mundur dari JCPOA.
Pada tahun 2018, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyampaikan pidato berjudul “Pasca-Perdagangan: Strategi Iran Baru” pada konferensi pers dengan Heritage Foundation, di mana dia mengatakan Maximum Pressure adalah tekanan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran.
Pada September 2019, ia menjadi Penasihat Keamanan Nasional ketiga pemerintahan Trump setelah Trump memecat John Bolton, seorang Republikan senior yang dikenal karena gayanya yang agresif dan sangat militeristik. Upaya sebelumnya untuk berjuang dan melawan menyebabkan pengusirannya dari Gedung Putih.Upaya pertama pemerintahan Donald Trump untuk menerapkan Maximum Pressure setelah penarikannya dari JCPOA adalah dengan mengeluarkan memorandum presiden yang mengancam tekanan ekonomi maksimum terhadap Iran. Jika Teheran tidak segera mematuhinya dalam 90 hari, Amerika Serikat akan, pada langkah pertama, mencabut beberapa sanksi yang dicabut sebelumnya terhadap Iran, termasuk sanksi atas pembelian dolar Iran dan serangkaian pembatasan perdagangan Iran seperti perdagangan emas , batu bara, besi, aluminium, teknologi dan segala bentuk atau sektor utang pemerintah. Jika Iran terus gagal memenuhi sektor ekspor minyak Iran maka operasi perbankan Iran dan seterusnya akan dipulihkan. Pelabuhan dan kapal kargo Iran adalah contoh industri keuangan, transportasi, dan logistik. Setelah tidak mendapat tanggapan dari Iran dalam waktu 90 hari, Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan apa yang disebut EO Iran Baru, untuk menetapkan dasar hukum bagi Amerika Serikat untuk mengamanatkan penerapan semua ancaman. Tawaran itu dimulai dengan mencabut sembilan lisensi untuk eksportir makanan dan komoditas Iran dan memberlakukan larangan pembelian pesawat komersial dan peralatan transportasi Iran.
Penerapan Maximum Pressure
Menurut Regional Security Complex Theory (RSCT) suatu negara mengalami kerentanan jika ketakutan keamanannya terkadang membuat negara atau kelompok negara lain menjadi ancaman struktural meskipun negara tersebut tidak berniat untuk bermusuhan.
Soviet mengembangkan sistem pengekangan kekuasaan negara sebagai akibat dari ketidakamanan yang dihasilkan untuk mempertahankan aturan. Dalam melakukannya, Amerika Serikat mengambil pendekatan faksi, dan komite regional Republik Islam non-tradisional menyediakan segala cara yang memungkinkan bagi Amerika Serikat untuk mengatur ulang keamanan dokumen Iran. Tindakan ini juga mendorong Tel Aviv untuk mulai memulihkan hubungan dengan dunia Arab, seperti yang dilakukan baru-baru ini ketika menjalin kembali hubungan dengan Uni Emirat Arab, dan membantu Israel dalam menggambarkan Iran sebagai musuh utama negara-negara Arab. Trump dan staf keamanan nasionalnya, tidak seperti pemerintahan sebelumnya, menganggap organisasi ekstremis Sunni seperti Al-Qaeda dan ISIS sebagai ancaman serta kelompok militan Syiah sebagai ancaman. Amerika Serikat dan Israel berusaha menghentikan ekspansi regional Iran dengan menyoroti hubungan unik Republik Islam itu dengan Palestina dan organisasi militan lainnya seperti Hizbullah.Mereka juga berharap dapat membujuk sekutu mereka untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mencabut dan menegakkan sanksi terhadap Teheran dan selanjutnya mengisolasinya.
Strategi Iran MenghadapiMaximum Pressure
Maximum Pressure telah membedah seluk-beluk dan kompleksitas kebijakan Maximum Pressure pemerintahan Trump.Iran, bagaimanapun, tidak menyerah dengan mudah dan mengembangkan rencana untuk menjamin kelangsungan pemerintahan tanpa harus menyerah pada tekanan Amerika atau bahkan menghadapi risiko bentrokan militer yang dahsyat. Selain itu, Iran menjaga hubungan dengan organisasi internasional yang dapat menghambat proses pemulihan dan memanfaatkan embargo senjata yang akan datang berdasarkan Resolusi 2231.
Tujuan dari konsep ketahanan ekonomi adalah untuk memperkuat ketahanan ekonomi Iran terhadap guncangan eksternal jangka panjang, seperti potensi Sanksi Barat dan krisis keuangan global.Strategi ekonomi Iran saat ini adalah mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan berbasis teknologi informasi.Sementara membangun sistem aliran modal yang terpisah, reformasi pasar keuangan domestik dan membatasi integrasi ke dalam ekonomi global membantu mengurangi kerentanan terhadap krisis global.
———– *** ————-
