Ancam Sanksi PNS Kab Malang Dukung Paslon

Kab Malang, Bhirawa
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Hari Sasongko mengingatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk tetap netral selama dalam kampanye pasangan calon (paslon) Bupati Malang, Periode 2015-2020, dan tak terlibat dalam aktifitas dukung mendukung paslon.
“Dan jika ada PNS terbukti tidak netral dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang, maka akan dikenankan sanksi. Hal itu mengacu pada Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur (Jatim) H Soekarwo,” kata Hari Sasongko, Senin (14/9), kepada wartawan.
Ditegaskan, sanksi yang akan diberikan PNS jika terbukti dukung mendukung salah satu paslon, maka ancaman sangat berat seperti pencopotan jabatan hingga pemecetan sebagai PNS.  Selain sanksi diberikan mengacu pada SE Guburnur, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sehingga para PNS jangan main-main jika tidak mau dikenakan sanksi.
Menurut Sasongko, dirinya juga sudah dapat informasi, jika sebagian pejabat Pemkab Malang, sering keluar masuk posko kemenangan Madep Manteb Manetep. Meski kedatangan mereka istilahnya hanya mampir, namun tanpa disadari mereka tidak netral dan cenderung mendukung salah satu paslon. Apalagi, mereka menyumbang dana untuk kepentingan kampanye, itu sudah sangat melanggar aturan sebagai PNS.
Seharusnya, kata dia, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Malang lebih ketat dalam mengawasi PNS yang sering datang ke posko Madep Manteb. Selain itu, hampir semua Camat terang-terangan mengarahkan kepala desa untuk memilih salah satu paslon.
“Ini yang akan membuat persoalan baru, karena ketidak netralan pejabat PNS di lingkungan Pemkab Malang dalam Pilbup Malang,” ujarnya.
Sementara itu, Koordiantor Badan Pekerja ProDesa Kabupaten Malang Ahmad Kusaeri membenarkan, jika sebagian kepala desa telah mengadukan terkait adanya intervensi dari beberapa Camat agar mendukung paslon tertentu. Bila tidak mau mendukung konsekwensinya jalan desa tidak akan diperbaiki.
“Ancaman dari Camat itu, akhirnya kepala desa dengan terpaksa mengatakan mendukung paslon tertentu agar jalan desa segera diperbaiki,” ungkapnya. [cyn]