Anggaran Dinas Dipangkas, Hotel Bakal Perang Tarif

Dampak pemangkasan anggaran akan mengurangi pendapatan bisnis hotel sehingga perang tarif antar hotel tak terhindarkan.

Dampak pemangkasan anggaran akan mengurangi pendapatan bisnis hotel sehingga perang tarif antar hotel tak terhindarkan.

Surabaya, Bhirawa
Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat di setiap Kementerian atau Lembaga, mendapat perhatian khusus bagi pengusaha hotel di Jatim, karena  keputusan itu bisa berdampak terhadap pendapatan hotel maupun restoran yang memiliki fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Bahkan dikhawatirkan akan terjadi ‘perang’ harga antar pengusaha hotel.
“Kami sangat menyayangkan adanya pemangkasan anggaran ini sebab selama ini market dari government inilah yang paling banyak menompang pendapatan hotel bintang di Jatim hingga mencapai 50 persen, karena setiap tahun sudah jelas anggarannya dibandingkan dengan pihak swasta,” ungkap  Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, Muhammad Soleh, Rabu (5/11).
Untuk mempertahankan pendapatan hotel, PHRI mengimbau supaya antar hotel tidak terjadi perang harga karena akan merugikan pengusaha hotel itu sendiri. “Pengusaha harus memiliki strategi dengan nilai tumbuh yang bisa diberikan ke konsumen, karena perang harga akan merugikan pengusaha, sebab  profit yang diterimanya turun sehingga mempengaruhi kualitas yang ikut turun,” harapnya.
Apabila perang tarif itu terjadi yang dikhawatirkan akan berdampak bagi pariwisata di Jatim, sebab apa yang diperoleh tamu baik domestik maupun luar negeri tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saat menginap di hotel tersebut.
“Kalaupun ada pemangkasan anggaran sebaiknya jangan terlalu besar karena anggaran yang disediakan untuk keperluan dinas maupun rapat sangat besar manfaatnya bagi bisnis perhotelan. Kalaupun bisa tidak ada pemangkasan anggaran supaya ekonomi bisnis hotel bisa tumbuh,” jelasnya.
Sementara Business Executive Surabaya Plaza Hotel, Dwi Krismayanti, dengan adanya pemangkasan anggaran ini jelas akan berpengaruh terhadap okupansi maupun pendapatan di hotelnya. “Otomatis beberapa departemen pemerintahan yang biasa menginap di hotel kami akan mengalami down grade (penurunan kelas) ke hotel dibawah hotel bintang 4,” pungkasnya.
Untuk mengatasi adanya pemangkasan anggaran ini pihaknya akan melakukan perang harga dengan memberikan spesial rates. “Pastinya kami akan menawarkan harga khusus dimana mereka dulu memiliki anggaran Rp 100 juta dan kini dipangkas misalnya tinggal Rp 70 juta tetap kami layani namun yang didapat agak berkurang berbeda dengan sebelumnya tapi masih dalam standart bintang 4, karena kualitas tetap kami pertahankan,” ujarnya.
Sedangkan penurunan okupansi dengan adanya pemangkasan anggaran akan turun mencapai 5-10 persen, karena pihaknya selama satu tahun ini memantau tamu dari pemerintahan dan tamu swasta sehingga menyimpulkan ramai atau tidaknya tamu pemerintah maupun swasta yang menginap, okupansi SPH tetap bertahan hingga 70-80 persen. [riq]

Tags: