Anggaran Linmas Pemkot Batu Macet

Kota Batu, Bhirawa
Perubahan Perda Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mulai diterapkan penghujung tahun 2013 lalu ternyata masih belum tuntas, utamanya terkait dengan penganggaran operasionalnya. Salah satunya dialami oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Kalau sebelumnya Linmas masuk dalam numencultur Kesatuan Bangsa (Kesbang), anggaran operasional Linmas berjalan lancar karena anggaran tersebut dititipkan oleh Kesbang ke bagian Pemerintahan dan menjadi satu dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Karena menjadi satu dengan ADD, maka anggaran dikelola oleh pemerintah desa, termasuk sistem peng-SPJ-annya.
Namun setelah  masuk dalam SKPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sehingga namanya berubah menjadi Satpol PP dan Linmas, anggarannya tidak lagi masuk item dalam ADD, namun menjadi satu dengan anggaran Satpol PP dan Linmas. Otomatis pengelolaan anggaran bukan lagi ditangan pemerintah desa.
Pengalihan anggaran tersebut terjadi karena sistem penganggaran yang berlaku adalah anggaran berbasis kinerja dan nomor rekening anggaran Linmas memang masuk di Kantor Satpol PP dan Linmas. Karena masuk dalam lingkup Satpol PP dan Linmas, maka anggaran tersebut dikeluarkan berdasarkan kegiatan Linmas.
Sayangnya, semenjak ditangani Kantor Satpol PP dan Linmas, anggaran Linmas menjadi macet. Semenjak Januari – September 2014, anggaran operasional Linmas di tingkat desa  tidak pernah cair sama sekali. Padahal sebagai tenaga pengamanan swakarsa, banyak kegiatan di desa yang melibatkan personel Linmas.
Tak hanya anggaran operasional, insentif untuk personel Linmas juga tak pernah mereka dapatkan lagi.
Hal itu diungkapkan Ketua Satuan Linmas Kecamatan Bumiaji, Cahyono Hadi, Selasa (9/9). Menurut dia pencairan yang tak jelas ini merupakan kemunduran. “Sebelumnya ditangani oleh Bagian Pemerintahan yang menjadi satu dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp25 juta per tahun per desa,” kata Cahyono Hadi.
Karena tidak ada anggaran yang cair ini, banyak kegiatan tertunda. Terutama kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot). Ia mencontohkan, pada kegiatan upacara HUT RI lalu, Linmas dari beberapa desa sempat tidak mengikuti upacara. Kendalanya tidak ada anggaran operasional alias anggaran transportasi dan uang saku personel Linmas.
Karena statusnya pasukan swakarsa, maka untuk melakukan kegiatan banyak bergantung dari dana operasional. Yang saat ini dana operasional itu ditangani oleh Satpol PP. Beberapa Linmas yang dihubungi Bhirawa, mengaku belum pernah mendapat insentif atau dana operasional dari Satpol PP. Hanya pada saat HUT Satpol pada
April lalu mendapat uang transportasi sebesar Rp25 ribu per anggota Linmas. Sampai saat ini jumlah Linmas di Kota Batu sebanyak 1.768 tersebar di 24 desa/kelurahan. “Kalau memang macet. Sebaiknya dikembalikan seperti dulu saja. Ditangani bagian Pemerintahan,” kata salah satu personel Linmas di Desa Pandanrejo.
Saat pengelolaannya ditangani pihak desa, anggaran operasional tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing komandan satuan Linmas Desa. Sehingga selain setiap kegiatan ada biaya operasional, masing-masing personel juga bisa mendapat insentif, walaupun jumlahnya sangat kecil,” tuturnya.
Sementara itu, Kasatpol PP dan Linmas Kota Batu, Robiq Yunianto ketika dikonfirmasi tak menyanggah atas tidak adanya uang operasional Linmas di desa. Diakui bahwa sampai saat ini belum mencairkan anggaran operasional Linmas di tingkat desa karena anggaran tersebut belum ada. “Dalam APBD memang anggaran tersebut tidak ada, yang masuk hanya anggaran operasional Linmas tingkat kota saja,” kilah Robiq.
Dikatakan bahwa dalam Perubahan Anggaran Khusus (PAK) beberapa waktu lalu, pihaknya baru mengusulkan adanya anggaran operasional Linmas tingkat desa. “Dalam PAK sudah dianggarkan. Jadi, kami tidak ada alasan lagi untuk menahan anggaran itu nantinya,” katanya.
Ditambahkan PAK tahun ini sudah mengalokasikan anggaran Linmas sebesar Rp450 juta. Dan pada Jambore Satpol PP pada bulan September ini akan dibagikan rapelan 3 bulan. “Kami akan memberikan kejutan kepada Linmas pada saat Jambore nanti. Setidaknya setiap desa akan mendapatkan anggaran sekitar Rp18 juta,” tuturnya.
Dalam catatan Bhirawa, tidak hanya kali ini saja personel Linmas bergolak. Menjelang Pelaksanaan Pileg 9 April lalu, mereka juga akan menggelar demo karena tidak ada anggaran pengamanan dalam kegiatan pesta demokrasi tersebut dari pemkot Batu, khususnya personel yang bertugas di luar TPS.
Namun dalam forum yang konsolidasi Linmas se-Kota Batu akhirnya dapat terpecahkan. Bahkan Robiq menjanjikan akan mengusulkan insentif bulanan sebagaimana yang telah dinikmati oleh Ketua RT dan RW.
Tetapi untuk mewujudkan hal itu, Kantor Satpol PP dan Linmas akan melakukan pendataan personel terlebih dahulu. Masing-masing desa akan dibentuk satuan Linmas yang jumlahnya akan ditentukan sama, sehingga akan memudahkan dalam penganggarannya. [sup]