Foto: ilustrasi
Banyuwang, Bhirawa
Pemkab Banyuwangi telah mengalokasikan dana Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) pada 2015, sebesar Rp 47 miliar. Dalam Rancangan APBD 2015, duit itu masuk nomenklatur belanja langsung bukan gaji yang total mencapai Rp 219 miliar. Rencananya, Pemilukada Banyuwangi digelar pada Juli tahun depan. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, menuturkan dana Pemilukada ini dinilai cukup besar karena menyedot anggaran sektor lain. Ia khawatir duit yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan infrastruktur ikut terkuras pula. “Anggaran itu dengan asumsi Pemilukada dua putaran,” kata Bupati Anas, Minggu (7/9).
Kepada setiap kepala SKPD, ia menginstruksikan segera merancang skala prioritas yang dikerjakan pada tahun anggaran 2015. Harapannya, Rancangan APBD 2015 bisa disahkan pada Desember 2014. Semakin cepat digedok, Anas berharap proyek skala prioritas bisa dikerjakan sejak awal 2015.
Bupati Anas mewanti-wanti agar memprioritaskan anggaran yang bersentuhan dengan layanan masyarakat, infrastruktur fisik dan ekonomi lapisan bawah. Adapun kunjungan dinas yang tidak penting, lebih baik ditangguhkan hingga ada Perubahan Anggaran Keuangan.
Bupati Anas mengingatkan tantangan ekonomi pada 2015 semakin berat ketimbang 2014. Selain bersamaan momen Pemilukada, kata dia, ancaman inflasi imbas kenaikan BBM menjadi momok bagi daerah, termasuk Kabupaten Banyuwangi. Karena itu, ia mendorong setiap SKPD membuat skenario kerja agar ekonomi makro Banyuwangi tetap bertumbuh dan stabil pada 2015. Salah satu usulannya, memajukan jadwal kunjungan wisata ke Banyuwangi pada Januari-Februari 2015, di luar Banyuwangi Festival yang biasanya digelar mulai pertengahan hingga akhir tahun. “Ini untuk menarik wisatawan lebih cepat berkunjung ke sini. Jadi uangnya juga lebih cepat ditarik di Banyuwangi,” kata dia.
Anas menyinggung pula ihwal beberapa agenda tingkat nasional dan provinsi yang diselenggarakan di Banyuwangi pada 2015. Lomba MTQ dan Pekan Olahraga Provinsi, misalnya. Pemkab menganggarkan dana Rp 8,4 miliar untuk lomba MTQ 2015. Sementara dana Porprov ditanggung sepenuhnya APBD Provinsi Jatim. Dua agenda besar ini, kata dia, patut dimanfaatkan oleh stakeholder untuk mendorong sektor ekonomi mikro di Banyuwangi tumbuh, ikut menikmati dampak ekonomi dari dua agenda tadi. “Dana Rp 8,4 miliar harus memberikan multiplier effect ekonomi. Tolong camat-camat, potensi lokalnya diinventarisir,” ia berpesan.
Dia juga mengusulkan dan meminta tiap anggota DPRD Banyuwangi mengalokasikan dana Jaring Aspirasi Masyarakat dengan komposisi 75 persen untuk infrastruktur jalan dan 25 persen pembangunan fisik lain. Bagi Anas, cara ini siasat mempercepat perbaikan infrastuktur fisik jalan di sejumlah kecematan dan desa di tengah APBD yang cekak.
Pemerintah Desa juga diminta aktif mendorong pembangunan di daerahnya lewat pemberdayaan masyarakat. Tahun depan, kata Anas, ada anggaran senilai Rp 67,9 miliar yang dialokasikan ke Anggaran Dana Desa, Posyandu dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. “Mulai 2015, saya minta ada kursus-kursus bahasa Inggris dan Mandarin di kantor desa. Biar Diknas yang menyusun programnya,” ujar dia. [mb5]
