Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim memastikan jumlah anggaran bidang pendidikan mencapai Rp 4 triliun pada APBD 2015 mendatang atau sekitar 23 persen dari angka APBD murni. Sementara anggaran untuk Dinas pendidikan sendiri mencapai Rp 1,1 triliun.
“Anggaran yang paling besar di Dinas Pendidikan yang mencapai Rp1,1 triliun. Dan lainnya tersebar di beberapa SKPD. Total anggaran untuk pendidikan di Jatim mencapai Rp4 triliun atau 23 persen dari total APBD Jatim murni yang besarnya Rp15 triliun,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Dr Ir H RB Fattah Jasin MS, dikonfirmasi, Selasa (23/9).
Anggaran pendidikan tahun 2015 ini naik signifikan jika dibandingkan dengan anggaran sejenis pada APBD 2014. Dalam APBD 2014 Perubahan, anggaran pendidikan mencapai Rp 945,4 miliar.
Fattah menyebutkan anggaran pendidikan bakal tersebar di beberapa SKPD selain Dinas Pendidikan. Seperti di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang terkait infrastruktur pendidikan, Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat (Kemas), Badan Diklat, Dinas Kesehatan dan SKPD lainnya.
Menurutnya anggaran pendidikan memang tidak hanya masuk di Dinas pdndidikan, namun ada sejumlah anggaran terkait perbaikan fungsi pendidikan dan pengembangan Sumebr daya manusia (SDM) jatim di Jatim masuk ke SKPD terkait.
“Makanya tidak benar kalau ada yang mengatakan anggaran pendidikan kita kecil. Kalau melihat anggaran pendidikan jangan hanya melihat di Dinas Pendidikan saja. Tapi fungsi dari pendidikan itu banyak. Kita memberikan beasiswa kepada para guru madin (madrasah diniyah) itu juga bagian dari pendidikan. Anggaran itu tidak ada di Dinas Pendidikan tapi di Biro Kesmas,” tuturnya.
Begitu juga dengan pelatihan-pelatihan untuk para tenaga kerja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk), lanjutnya, itu juga bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, pihaknya meminta semua pihak yang menuding anggaran pendidikan di Jatim kecil harus melihat lebih jauh tidak hanya dalam sekup kecil yakni anggaran di Dinas Pendidikan saja.
Memang sebelumnya legislator DPRD Jatim sempat mengkritik besaran anggaran pendidikan di RAPBD 2015. Politikus PDIP, Bambang DH, menyebut anggaran pendidikan jatim jauh di bawah permin taan UUD 1945 yang meminta besaran 20 persen dari total anggaran.
Selain menjelaskan persoalan besaran anggaran pendidikan, Fattah juga menyebut pemprov sangat konsern dengan pendidikan non formal. Terkait ini, katanya, memang ada beberapa program dan anggaran yang masuk ke SKPD selain Dinas pendidikan yang lebih focus ke pendidikan formal. Seperti pemberian pelatihan-pelatihan tenaga kerja dan bantuan pendidikan untuk para guru madin.
Sementara itu, untuk proses penyusunan APBD sendiri, Fatah optimis APBD 2015 akan segera disahkan bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November mendatang. Dengan disahkannya APBD pada bulan November, bisa dipastikan APBD Jatim akan masuk urutan lima besar pembahasan APBD dengan waktu tercepat.
“Biasanya, jika masuk lima besar pambahasan cepat akan dapat reward dana program dari Kementerian Keuangan dengan besaran antara Rp40-60 miliar. Dan Jatim sudah beberapa kali masuk lima besar. Mudah-mudahan tahun ini juga sama,” pungkasnya. [ iib]
Keterangan Foto : Dr Ir H RB Fattah Jasin MS.
