Foto: ilustrasi
Alokasikan 15 Persen untuk Wilayah Madura
Dindik Jatim, Bhirawa
Pengelolaan pendidikan menengah di tangan pemerintah provinsi telah berjalan selama satu tahun. Sejumlah program prioritas dan baru telah dirancang Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk 2018 mendatang. Tak ketinggalan, alokasi anggaran juga telah diperhitungkan hingga tembus Rp 6 triliun.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, besaran anggaran Rp 6 triliun tidak hanya bersumber dari APBD provinsi melainkan juga dari APBN. Termasuk salah satunya anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Melihat kondisi saat ini tidak ada banyak perubahan terkait anggaran. Hampir sama dengan tahun lalu,” tutur Saiful dikonfirmasi kemarin, Kamis (28/12).
Selain besaran total, alokasi untuk sejumlah belanja anggaran juga tidak mengalami perubahan. Semisal bantuan sarana prasarana yang tahun ini dialokasikan sekitar Rp300 miliar. “Tahun depan juga sekitar Rp 300 miliar,” tutur dia.
Di singgung terkait sasaran prioritas di wilayah Madura. Saiful mengaku akan mengalokasikan 15 persen dari total anggaran pendidikan Jatim yang bersumber dari APBD provinsi. Anggaran yang dialokasikan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan, peralatan praktik, SMA double track dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan.
“Kita juga akan mengajak tokoh masyrakat agar ikut terlibat untuk mendorong angka partisipasi pendidikan menengah,” lanjut Saiful. Kondisi pendidikan di wilayah tersebut, lanjut dia, memang cukup memprihatinkan. Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang SMA/SMK juga masih rendah.
Berdasar Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud, Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah di Kabupaten Bangkalan baru 44,3 persen. Sementara di Sampang, APM pendidikan menengah sebesar 35,9 persen. Di Kabupaten Pamekasan, APK pendidikan menengah 56 persen dan Kabupaten Sumenep 59,6 persen. Sementara terkait indeks pembangunan manusia, keempat daerah tersebut masuk dalam klasifikasi terendah se Jatim.
Dengan besarnya anggaran yang akan dialokasikan ke wilayah Madura. Saiful menegaskan program-program yang berjalan harus benar-benar dikawal. Kondisi sekolah yang mendapat bantuan harus benar-benar dicek secara faktual baik kondisi sekolah maupun komitmen kelembagaannya. “Kita tidak mau asal-asalan. Dan sejak dulu memang sudah seperti itu. Tapi kali ini saya sendiri yang harus mengendalikan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo menuturkan, total anggaran pendidikan melalui APBD murni tahun depan ialah Rp3,9 triliun. Ada kenaikan tipis dari tahun anggaran 2017. Kendati demikian, beban anggaran pendidikan Jatim juga cukup besar. Sebab, provinsi juga harus mengeluarkan biaya gaji guru PNS sekaligus subsidi gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
“Kita berharap anggaran ini dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru SMA/SMK dan PKLK di Jatim,” tutur Hartoyo.
Masalah guru lanjut dia, merupakan hal serius yang sedang dihadapi pemerintah. Sebab, di daerah maupun di kota, jumlah guru PNS tengah mengalami kekurangan. Karena itu, peran GTT menjadi cukup vital di sekolah negeri. [tam]
