Foto Ilustrasi
Dewan Anggap Anggaran Ekonomi Minim
DPRD Jatim, Bhirawa
Porsi anggaran belanja terbesar dalam RAPBD Jatim 2021 berada di urusan pendidikan. Anggaran belanja yang dialokasikan ke Dindik Jatim itu mencapai Rp12,4 triliun atau 38,33 persen. Sedangkan untuk ekonomi Rp1,6 T
Alokasi terbesar pada sektor pendidikan itu pun disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di sidang paripurna bertajuk Nota Keuangan Rancangan Perda Provinsi Jatim tentang APBD Tahun anggaran 2021.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi menilai Pemprov Jatim tidak konsisten dalam melakukan perbaikan ekonomi masyarakat yang terpuruk saat ini akibat pandemi covid- 19. Hal ini tampak dengan kecilnya anggaran yang dipatok untuk pemulihan ekonomi Jatim di tahun 2021.
“Saat ini sedang krisis ditengah pandemi Covid-19. Seharusnya anggaran untuk pemulihan ekonomi besar, jangan hanya Rp 1,6 triliun. Sangat memprihatinkan sekali dan tidak memperhatikan anggaran yang pro rakyat,” ujarnya, Selasa (17/11).
Menurut Daniel, yang ironis lagi dari dana pemulihan ekonomi, dana untuk (Usaha Mikro Kecil Menengah) UMKM yang seharusnya menjadi prioritas dari Pemprov Jatim dalam upaya pemulihan ekonomi di Jatim, ternyata juga tidak siginifikan anggaran yang dipatok.
“UMKM ini penting sekali sebagai penyumbang terbesar bagi perekonomian di Jatim, terlebih dalam menyumbang lapangan pekerjaan. Di Jatim UMKM cukup banyak dan menyebar, masa hanaya dianggarakan 87 miliar. Mana katanya kita angkat lagi UMKM yang terpuruk,” jelas Daniel.
Politis PDI Perjuangan ini mengatakan, jika anggaran pemulihan ekonomi sebesar itu, maka jangan berharap banyak adanya perbaikan ekonomi dijatim yang saat ini terpuruk akibat pandemi Covid- 19.
“Ayolah, kalau memang kita mau konsentrasi perbaikan ekonomi, ya kita naikkan anggaran pemulihan ekonomi, sebelum RAPBD ini di gedok,” pungkasnya.
Sementara itu Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono menyebutkan, ada sejumlah kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh Dindik Jatim di antaranya untuk kebutuhan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri dan Swasta.
“Untuk pembangunan sekolah. Lalu ada BOS (bantuan operasional sekolah). Juga pembenahan sarana dan prasarana sekolah seperti di Madiun, Malang, dan beberapa daerah lainnya,” katanya.
Sementara pada urutan kedua tertinggi, belanja daerah dialokasikan sebagai anggaran kesehatan yang nilainya mencapai Rp 4,5 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk Jatim Sehat, terutama untuk percepatan penanganan Covid-19.
Adapun pos tertinggi berikutnya adalah anggaran belanja daerah untuk pekerjaan umum dan penataan ruang senilai Rp3,6 triliun. Anggaran itu terbagi untuk perbaikan fasilitas jalan dan jembatan.
Selain itu, angaran belanja itu juga untuk penanganan banjir oleh Dinas PU Sumber Daya Air, serta di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya terkait sistem penyediaan air minum dan penataan dan rehabilitasi bangunan milik negara.
Bahwasannya, Gubernur Khofifah seringkali menyatakan, pemulihan ekonomi bergantung pada bangkitnya UMKM di Jawa Timur yang menjadi kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim selama ini.
Mengutip Nota Keuangan Gubernur, anggaran belanja daerah dalam Rancangan APBD 2021 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya sebesar Rp87 miliar.
Heru menjelaskan, anggaran untuk UMKM ini sebenarnya besar, tetapi tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebabnya, yang melakukan pembinaan terhadap UMKM tidak hanya Dinkop UMKM Jatim.
“UMKM itu juga ada di dinas lain. Di perikanan ada UMKM, di Disperindag ada UMKM, trus di pertanian ada UMKM. Kalau dijumlah keseluruhannya lebih besar. Berapa totalnya, nanti. Kami masih akan rapat komisi,” katanya. [geh]
