Syahri Mulyo
Tulungagung, Bhirawa
Rencana Pemkab Tulungagung untuk merenovasi Kantor Polres (Mapolres) setempat dipastikan tidak bisa dilakukan pada tahun ini. Renovasi baru dimungkinkan pada tahun 2018 mendatang.
Bupati Syahri Mulyo SE MSi mengungkapkan pada tahun ini renovasi Mapolres Tulungagung hanya dalam tahap perencanaan. “Kemungkinan baru tahun depan (2018) secara fisiknya,” ujarnya akhir pekan kemarin.
Ia tidak menjelaskan lebih jauh mengapa rencana renovasi Mapolres Tulungagung belum bisa dilakukan pada tahun ini. Utamanya, terkait kekuatan anggaran yang disediakan Pemkab Tulungagung.
Ketika ditanya terkait pendapatan yang diterima Pemkab Tulungagung dalam Perubahan APBD Tahun 2017 menurun, Bupati Syahri Mulyo mengakuinya. Namun demikian, penurunan tersebut dikatakan tidak akan mengganggu pembangunan yang telah direncanakan.
“Berkurangnya pendapatan akibat ada pengurangan DAU dari Pemerintah Pusat. Tetapi ini tidak berpengaruh pada pembangunan. Sebelumnya sudah ada tambahan (dana) di APBD murni. Juga ada SILPA tahun sebelumnya,” paparnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Tulungagung membeberkan tidak ada pembahasan anggaran untuk renovasi Mapolres Tulungagung dalam rapat pembahasan Perubahan APBD 2017 bersama Tim Anggaran Pemkab Tulungagung.
“Yang saya tahu tidak ada pembahasan soal itu. Tidak ada item anggaran untuk merenovasi Kantor Polres Tulungagung,” ujar H Saiful Anwar SH dari Fraksi PDI Perjuangan.
Seperti diberitakan, Kendati sempat terjadi pro kontra di kalangan dewan, Pemkab Tulungagung memastikan bakal jalan terus untuk merenovasi Mapolres Tulungagung. Pemkab Tulungagung mengklaim tidak ada aturan yang dilanggar jika renovasi Mapolres Tulungagung dibiayai dengan hibah dari APBD Tulungagung.
“Kami sudah konsultasi ke Pemerintah Pusat, tidak ada masalah,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, seusai acara Halal Bihalal di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (10/7) lalu.
Menurut dia, tidak ada masalah dana hibah dari APBD Tulungagung untuk renovasi Mapolres Tulungagung yang notabene merupakan instansi vertikal. “Secara aturan tidak masalah. Ini karena untuk kepentingan umum,” tandasnya.
Selain itu, Maryoto Birowo juga mengatakan hibah untuk renovasi Mapolres Tulungagung karena melihat kondisi kantor polisi tersebut yang belum representatif. Ia berharap dengan direnovasi, pelayanan Polres Tulungagung akan lebih meningkat, utamanya di bidang pengamanan dan perlindungan pada masyarakat Tulungagung.
Soal besaran biaya hibah, mantan Sekda Kabupaten Tulungagung mengaku tidak hafal. Dia hanya memastikan pembiayaan renovasi Mapolres Tulungagung dengan sistem multiyears.
“Kemungkinannya dua tau tiga tahun waktunya. Nanti kita lihat perkembangan,” paparnya. (wed)
