Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II Abdul Muis, Direktur Bandara Udara Bambang Tjahjono dan Pemprov Jatim diwakili Kepala Dishub dan LLAJ Provnsi Jatim Ir Wahid Wahyudi, menandatangani MoU tentang Bandara Abdurrahman Saleh Malang, Senin (29/9).
Pemprov Jatim, Bhirawa
Selama 2014, Bandara Abdurrahman Saleh Malang dipastikan tidak mendapat kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat. Sebab Memorandum of Understanding (MoU) yang sebelumnya sudah dilakukan antara Pemprov Jatim, TNI Angkatan Udara dan Direktorat Perhubungan Udara di Jakarta akhir tahun lalu, harus diperbaharui.
“Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa mengucurkan anggaran pengembangan Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Makanya MoU ini dilakukan memenuhi permintaan Kemenkeu agar anggarannya tahun depan bisa turun,” kata Direktur Bandara Udara Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bambang Tjahjono, ditemui usai penandatangan MoU di Hotel Bumi Surabaya, Senin (29/9).
Menurut dia, Bandara Abdurrahman Saleh tahun ini seharusnya mendapat anggaran sebesar Rp 58 miliar untuk pengembangan bandara. Namun karena suatu hal, anggaran tersebut tidak bisa turun dan akhirnya ditunda tahun depan sebagai gantinya.
MoU ini ditandatangani antara Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II Abdul Muis, Direktur Bandara Udara Bambang Tjahjono dan Pemprov Jatim diwakili Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi. MoU itu tentang penggunaan bersama Pangkalan TNI Abdurrahman Saleh Malang untuk bandar udara.
Dijelaskan, sejak 2007 hingga 2014 Pemerintah Pusat telah mengucurkan anggaran sebanyak Rp 197 miliar untuk pembangunan Bandara Abdurrahman Saleh. “Setelah ada perbaharuan MoU ini, pembangunanya akan kita lanjutkan lagi tahun depan,” ungkapnya.
Saat ini, lanjutnya, Bandara Abdurrahman Saleh sudah melayani penerbangan sebanyak delapan flight. Rinciannya enam pesawat Boing 737, satu pesawat airbus dan satu pesawat ATR 72. “Perkembangan bandara ini sangat bagus. Permintaannya selalu meningkat,” kata Bambang.
Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II Abdul Muis menambahkan, kerjasama antara TNI Angkatan Udara dan Dirjen Perhubungan Udara ini sangat bagus. Kedua belah pihak bisa saling menguntungkan satu sama lain.
“Jadi kalau di daerah ada bandara militer, selama bisa digunakan untuk penerbangan umum ya dilakukan kerjasama. Jadi tidak perlu membangun bandara baru. Ini namanya optimalisasi bandara. Begitu juga sebaliknya, jika bandara umum dibutuhkan untuk penerbangan militer akan saling bekerjasama,” ungkapnya. [iib]
